Selanjutnya, sehubungan dengan pengakhiran tugas BPPN, Syafruddin menjelaskan tentang keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia mengatakan bahwa LPS akan disiapkan infrastrukturnya. Tugas-tugasnya akan meliputi masalah penjaminan, termasuk penjaminan dana pihak ketiga. Namun, pemerintah sendiri belum menyinggung mengenai peraturan LPS tersebut.
Dibentuk BUMN
Konsekuensi lain atas pembubaran BPPN adalah masalah pengelolaan aset. Syafruddin mengatakan, ada dua alternatif pengelolaan yang masih dipelajari BPPN. Presiden memberi waktu dua minggu kepada BPPN untuk memutuskan alternatif yang dipilih.
Alternatif pertama, aset-aset itu ditransfer ke Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menkeu akan memisahkan aset-aset BPPN dari aset-aset lainnya. Kedua, dibentuk BUMN untuk mengelola aset-aset tersebut. Syafruddin juga menjelaskan hanya ada satu BUMN yang akan dibentuk mengingat pertimbangan efisiensi dan efektifitas. Aset-aset yang sudah dipisahkan tersebut kemudian akan langsung dimasukkan ke BUMN, namun pencatatannya tetap diberikan pada Menkeu.
Walaupun masa akhir tugas BPPN masih sekitar satu setengah bulan lagi, namun Syafruddin mengatakan bahwa akan ada pemberesan. Pemberesan yang dimaksud adalah proses audit.
Selama proses audit ini akan dibuat tim khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang diketuai Menko Perekonomian. Tim ini akan memberikan data-data dalam rangka proses audit dan hal-hal yang bersifat transisi nanti. Selain itu, akan ada pula tim pelaksana likuidasi.
Terhadap pengakhiran tugas BPPN, Presiden Megawati akan menugaskan Menko dibantu dengan seluruh anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Sekretariat Negara dan Kapolri untuk membantu menyiapkan pengakhiran tugas BPPN ini.