Pernyataan Presiden Prabowo Subianto ingin memaafkan koruptor dalam bentuk amnesti atau abolisi dengan syarat mengembalikan uang negara menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti menilai setidaknya ada 3 alasan pengampunan bagi koruptor itu harus ditolak.
Pertama, pernyataan Prabowo itu menunjukan sudut pandang yang berbeda dalam penegakan hukum korupsi yang seolah hanya dibutuhkan untuk mengembalikan uang negara. Padahal, penegakan hukum korupsi tujuannya adalah pemberantasan korupsi.
“Salah satunya untuk menimbulkan efek jera. Ini dua hal yang sangat berbeda loh, yang satu soal ekonomi yang satu soal negara hukum,” kata Bivitri dalam rekaman video yang diunggah di akun pribadinya, Senin (23/12/2024) kemarin.
Baca Juga:
Koalisi Masyarakat Kritik Wacana Amnesti Koruptor
YLBHI Catat Sejumlah Kebijakan Era Jokowi Langgar Prinsip Hukum dan HAM
Bivitri mengatakan jika kepentingan ekonomi dan negara hukum itu mau diseimbangkan mempersilakan pemerintah lebih dulu membentuk UU Perampasan Aset. Kedua, dampak pengampunan bagi koruptor. Potensi yang muncul justru akan menimbulkan dampak ketidakadilan dan membuat orang-orang serakah justru makin senang untuk mencoba korupsi. Sebab, nanti uangnya bisa dia kembalikan kapan saja mungkin sebagian, dan sisanya disembunyikan.
Ia menekankan akuntabilitas dan keadilan. Dengan sistem yang ada saat ini secara teknis bakal sulit mengelola pengampunan itu secara akuntabel. Pertanyaannya, siapa dan bagaimana memutuskan dan transparansinya. “Bagaimana mekanisme memberi ampun, ini harus dibicarakan agar jangan sampai malah mekanisme pengampunan ini menjadi kesempatan korupsi baru,” dalihnya.
Berapa banyak uang hasil korupsi yang harus dikembalikan sebagai syarat untuk bisa diberi pengampunan? Apakah korupsi Rp10 triliun dan dikembalikan setengahnya, kemudian mendapat pengampunan? Hal ini mirip seperti dagang, koruptor hanya perlu menghitung untung dan ruginya. Sehingga koruptor hanya perlu melakukan korupsi dalam jumlah yang besar.
Menurut Bivitri, pengampunan tidak bisa diberikan sembarangan, harus akuntabel, dan parameter keadilannya adalah publik karena yang dikorupsi adalah uang publik. Korupsi terjadi karena sifat serakah, yang sudah kaya dan menyandang status mentereng justru korupsi.
Ketiga, mekanisme hukum, Bivitri mendengar ada yang mengatakan mekanisme pengampunan mungkin mengggunakan amnesti atau abolisi sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Tapi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu ada filosofi dan konsepnya. Sebagai jalan politik bagi eksekutif, untuk merespon kekuasaan yudikatif yang merupakan wujud dari evolusi negara modern, dari kerajaan ke demokrasi konstitusional.
Filosofi dari pengampunan yang ada di konstitusi adalah negara hukum yang landasannya hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan. Mekanisme pengampunan itu biasanya diberikan kepada orang yang berurusan dengan hukum karena alasan politik contohnya Presiden SBY pernah memberikan abolisi kepada GAM tahun 2005. Abolisi itu diberikan bersama dengan amnesti setelah penandatanganan nota kesepakatan damai Helsinki 2005.
Kemudian Presiden Sukarno tahun 1969 pernah menerbitkan Keppres untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap orang-orang yang tersangkut dalam beberapa peristiwa di Papua, yang kemudian telah menyatakan kesetiaan pada NKRI. Dalam perkara korupsi, jelas hak asasi warga dilanggar, sehingga pengampunan tak bisa diberikan berdasarkan mekanisme ini.
“Tentu saja perdebatan soal ini nanti akan dikembalikan ke soal ini tidak melanggar hukum karena UUD lebih tinggi dari UU Tipikor atau alasan-alasan yang seakan-akan ‘hukum’, tapi hukumnya hanya soal Pasal bukan prinsip keadilan,” tegasnya.
Koalisi masyarakat sipil antikorupsi yang terdiri dari Kemitraan, Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia, Yayasan ASA Indonesia, Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulawesi Selatan, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, YASMIB Sulawesi, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dan Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya menilai program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang termaktub dalam program Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran hanya lip service. Hal itu terlihat dari rencana memberikan maaf kepada koruptor yang bersedia mengembalikan kerugian negara.
Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif, menilai pernyataan Presiden Prabowo mengenai pemberian maaf kepada koruptor tidak sejalan dengan makna kejahatan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Sifat luar biasa itu membutuhkan penanganan luar biasa untuk memberikan efek jera kepada koruptor.
Pengampunan kepada koruptor memperburuk kondisi perlawanan terhadap korupsi yang sekarang melemah. Kondisi itu tak menguntungkan pemerintahan Prabowo Subianto karena wabah korupsi juga mengancam program-program strategis pemerintah. Jika pemerintah serius mengoptimalkan pengembalian kerugian negara, daripada pengampunan lebih baik mengesahkan RUU Perampasan Aset.
RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemulihan keuangan negara terhadap kerugian kejahatan ekonomi, termasuk korupsi. “Jika aturan tersebut disahkan, maka koruptor tidak perlu lagi untuk mengembalikan kerugian negara secara sukarela. Sebab, telah ada mekanisme hukum yang ditempuh agar pengembalian kerugian negara jauh lebih optimal,” imbuh Laode dalam keterangan tertulisnya.
