3 Hal yang Bisa Memunculkan Sengketa Kepabeanan
Utama

3 Hal yang Bisa Memunculkan Sengketa Kepabeanan

Untuk itu, penting memahami proses penyelesaian sengketa kepabeanan, mulai dari keberatan hingga banding di Pengadilan Pajak.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 4 Menit
Workshop Hukumonline bertajuk ‘Memahami Aspek Hukum Kepabeanan, Manajemen Audit, dan Penyelesaian Sengketanya’ di Jakarta, Selasa (11/2). Foto: RES
Workshop Hukumonline bertajuk ‘Memahami Aspek Hukum Kepabeanan, Manajemen Audit, dan Penyelesaian Sengketanya’ di Jakarta, Selasa (11/2). Foto: RES

Sengketa di bidang kepabeanan sering terjadi akibat adanya perbedaan dalam penetapan klasifikasi barang, tarif, atau nilai pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Senior Partner MDR Law Firm, Syamsurizal, menjelaskan secara rinci tahapan penyelesaian sengketa kepabeanan, mulai dari proses keberatan hingga banding di Pengadilan Pajak.

Menurutnya sengketa ini bisa muncul karena beberapa alasan. Pertama, perbedaan interpretasi terkait klasifikasi barang. Kedua, penetapan tarif bea masuk dan nilai pabean. Ketiga, pelanggaran prosedur administrasi kepabeanan.

“Dalam proses pengawasan, DJBC biasanya akan melakukan penetapan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, penelitian dokumen, atau audit,” ujar Rizal dalam Workshop Hukumonline bertajuk ‘Memahami Aspek Hukum Kepabeanan, Manajemen Audit, dan Penyelesaian Sengketanya’ di Jakarta, Selasa (11/2).

Baca Juga:

Dalam praktiknya, DJBC akan menerbitkan beberapa jenis penetapan yang berpotensi menjadi objek sengketa, di antaranya adalah Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean (SPKTNP), serta Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK).

Ia menjelaskan setiap penetapan memiliki mekanisme keberatan yang berbeda. SPTNP dikeluarkan apabila terdapat perbedaan dalam klasifikasi barang atau nilai pabean yang dilaporkan oleh importir dengan hasil verifikasi DJBC. Jika importir tidak setuju dengan SPTNP, mereka dapat mengajukan keberatan terlebih dahulu sebelum mengajukan banding. Keberatan harus diajukan dalam waktu 60 hari sejak penetapan diterbitkan.

SPKTNP dikeluarkan berdasarkan hasil audit atau penelitian khusus terkait tarif dan nilai pabean. Berbeda dengan SPTNP, untuk SPKTNP importir dapat langsung mengajukan banding tanpa perlu melalui proses keberatan terlebih dahulu. Hal ini berlaku baik untuk kasus impor maupun ekspor.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info