Di saat pandemi Covid-19 ini, ada perubahan perilaku konsumen yang beralih ke dunia online dengan memanfaatkan media sosial ataupun marketplace e-commerce. Hal ini mengubah pola belanja masyarakat dan menjadikan nilai transaksi e-commerce mengalami peningkatan. Meskipun tidak dapat dipungkiri akibat covid-19 membuat sejumlah ritel terpaksa menghentikan usahanya. Namun tren belanja online dapat menjadi peluang bagi sektor ritel untuk dapat lebih berkembang ke depan.
Tingginya perkembangan pengguna internet di Indonesia yang pada tahun 2020 mencapai 175,5 juta jiwa dari jumlah populasi sebanyak 268.583.016 penduduk, diiringi dengan peningkatan volume transaksi yang semakin pesat baik melalui media sosial maupun platform e-commerce. Namun, potensi timbulnya masalah yang merugikan konsumen juga akan semakin besar, antara lain yang berkaitan dengan keamanan transaksi, mulai dari ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang, serta ketidakamanan transaksi.
Fakta ini tercermin dari Data Pengaduan Konsumen BPKN Tahun 2020 pada sektor e-commerce yang mencapai 283 pengaduan. Fenomena meningkatnya pengaduan tersebut menjadi landasan bagi BPKN untuk hadir dalam perlindungan konsumen. Bagi pelaku usaha sektor ritel juga menjadi tantangan agar dapat menumbuhkankembangkan kepercayaan konsumen untuk bertransaksi tanpa ada kekhawatiran. (Baca Juga: Imbauan Jokowi Soal Penguatan Keamanan Industri Fintech)
Rizal E. Halim selaku Ketua BPKN menyampaikan bahwa Pandemi covid-19 ini telah memaksa semua untuk beralih ke dunia serba digital, di mana dunia usaha ritel termasuk yang juga melakukan transformasi dari offline ke online atau tetap memanfaatkan kedua channel. Semakin banyak konsumen yang bertransaksi secara online berimplikasi terhadap terjadinya insiden perlindungan konsumen. Untuk itu, perlu pengaturan hukum terkait transaksi berbasis digital yang dilakukan oleh konsumen sebagai wujud penegakan hak konsumen atas keamanan, keselamatan, kenyamanan.
“Pada akhirnya, terdongkraknya konsumsi masyarakat khususnya di masa pandemi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kearah positif,” kata Rizal di Hari Ritel Nasional yang jatuh pada 11 November 2020. (Baca Juga: BPKN Soroti Maraknya Kebocoran Data Konsumen E-Commerce dan Fintech)
Rizal mengatakan ada tiga hal yang perlu digalakkan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen. Pertama, meningkatkan kualitas produk melalui optimalisasi fungsi pengawasan, yang terintegrasi antar kementerian/lembaga terkait. Karena selama ini cukup banyak produk ritel (terutama yang dijual secara online) tidak sesuai dengan aturan, seperti tidak ber-SNI, tidak berbahasa Indonesia, tidak memiliki izin edar, tidak mencantumkan label halal, komposisi, tanggal kadaluwarsa, praktik diskon dan pemberian hadiah yang mengelabui, dan sebagainya.
Kedua, melakukan penguatan terhadap LPKSM dan BPSK sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ketiga, meningkatkan keberdayaan konsumen dengan mencari informasi sebelum membeli, cermat saat membeli dan berani menyampaikan keluhannya apabila mengalami kekecewaan pasca membeli.
Dijelaskan Rizal, sektor ritel memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang tercermin dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 10% berdasarkan data sebelum Pandemik Covid-19. Ritel memanfaatkan perkembangan teknologi untuk dapat lebih melakukan terobosan-terobosan yang inovatif sebagai upaya “Membangun Pasar yang Percaya Diri dalam Bertransaksi” terhadap barang/ jasa di, ke dan dari Indonesia”.
Menurut Rizal, hnya dengan pasar yang percaya diri bertransaksi, pembangunan dan pertumbuhan sosial ekonomi Indonesia akan semakin konstruktif. Diharapkan, ke depan ritel-ritel harus didudukan dalam ekosistem ritel yang sehat dan bertanggung jawab secara proporsional, sehingga, sektor ritel dapat tumbuh dan menjadi motor ekonomi nasional.
“Sehingga dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di tanah air, diperlukan langkah bersama yang kolaboratif antara pemangku kebijakan dan pelaku usaha. Hanya melalui perlindungan konsumen yang mampu menjaga kepentingan para pembentuk pasar (konsumen, pemerintah dan dunia usaha), Indonesia akan mampu memperkuat pencapaian target pembangunan nasional, meraih PDB 24 ribu trilliun rupiah di tahun 2024,” pungkas Rizal.
Perlu Sinergitas
Sementara, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menyampaikan bahwa perlu sinergitas yang kuat dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, meskipun dalam strategi nasional, perlindungan konsumen telah menjabarkan kewajiban dan sasaran utama yang harus dicapai.
“Jumlah pasar yang besar tentunya mendorong pelaku usaha melakukan penetrasi pasar, sehingga perlindungan konsumen merupakan hal yang perlu terus dikedepankan. Dengan jumlah konsumen yang besar ini, tidaklah mungkin pelaksanaan perlindungan konsumen dilakukan sendiri oleh pemerintah,” kata Agus.
Mendag menyampaikan capaian perlindungan konsumen dilakukan melalui harmonisasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor yang juga perlu ditingkatkan. Menurut Mendag, aktivitas perdagangan merupakan hal yang sangat dinamis dan sangat cepat bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, tentunya penyelenggaraan perlindungan konsumen yang melekat pada aktivitas perdagangan juga harus diperhatikan.
“Apalagi dengan kondisi pandemi yang telah mengubah pola perilaku konsumen dan harus diimbangi dengan pola aktivitas perdagangan yang baru yang saat ini telah berbasis digital,” ujar Mendag.
Dapatkan artikel bernas yang disajikan secara mendalam dan komprehensif mengenai putusan pengadilan penting, problematika isu dan tren hukum ekslusif yang berdampak pada perkembangan hukum dan bisnis, tanpa gangguan iklan hanya di Premium Stories. Klik di sini.