Dari hasil survei itu, Wicaksono memaparkan pelayanan publik di Jakarta masih perlu dibenahi dan (optimalisasi, red) pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik. Perlu diseminasi yang lebih intensif terkait berbagai platform, aplikasi, dan media yang dapat dimanfaatkan warga untuk mengakses pelayanan publik. Beberapa isu perkotaan di Jakarta belum tersentuh oleh solusi teknologi, sehingga kemajuan penanganan masalah tergolong lambat.
.JPG "Hukumonline.com")
Direktur dan Chief Knowledge Worker Ruang Waktu Knowledge Hub, Wicaksono Sarosa,
Kepala Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha, mengatakan Smart City tidak hanya bicara soal teknologi saja, tapi mengenai ekosistem dimana satu dan entitas lain saling terhubung dan memberikan timbal balik. Misalnya, sistem yang diterbitkan sifatnya tidak lagi terbatas hanya untuk satu dinas saja, tapi saling terhubung dengan dinas-dinas lain.
Yudhistira menjelaskan setidaknya ada 3 nilai obyektif yang disasar dari pelaksanaan Smart City. Pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, berkelanjutan (sustainability). Diharapkan dengan adanya Smart City, rekomendasi datang dari bawah, tidak hanya Pemerintah saja, tapi juga melibatkan komunitas, masyarakat, akademisi, dan pihak lain. “Pemerintah harus mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa solusi yang ditawarkan,” kata Yudhistira.
.JPG "Hukumonline.com")
Kepala Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha.
Jakarta Smart City memiliki sejumlah produk dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh warga Jakarta, salah satunya aplikasi JAKI. JAKI merupakan aplikasi yang dikembangkan Jakarta Smart City ditujukan untuk warga Jakarta. Aplikasi JAKI dapat diunduh melalui gawai.
