4 Catatan PBHI Soal Reshuffle Kabinet
Terbaru

4 Catatan PBHI Soal Reshuffle Kabinet

Reshuffle kabinet dinilai sekedar bancakan politik, tidak mengutamakan/memikirkan kebutuhan dan kepentingan rakyat dalam aspek HAM dan keadilan sosial.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Presiden Joko Widodo. Foto: setkab.go.id
Presiden Joko Widodo. Foto: setkab.go.id

Presiden Joko Widodo telah melakukan beberapa kali perombakan kabinet yang terakhir Rabu (15/6/2022) lalu. Pergantian kabinet itu menyasar 4 Kementerian meliputi Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Wakilnya Surya Tjandra, diganti Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni. Sementara John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Langkah politik yang dilakukan Presiden Jokowi di 8 tahun masa kepemimpinannya itu menuai beragam pandangan publik. Organisasi masyarakat sipil menyoroti tajam sosok yang dipilih Presiden Jokowi untuk mengisi jajaran kabinetnya itu. Ketua PBHI Nasional, Julius Ibrani, menilai reshuffle kabinet itu sangat penting mengingat kondisi pemenuhan HAM dalam berbagai aspek baik sipol dan ekosob berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Persoalan itu diperparah tindakan sejumlah Menteri yang menuai kontroversi publik. Misalnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang ditengarai terkait bisnis trambang. Menteri BUMN, Erick Thohir, diduga berbisnis PCR, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang dianggap mendiskriminasi Papua serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dinilai berpihak pada kerusakan lingkungan (emisi karbin dan defrorestasi).

Baca Juga:

Bahkan, Julius berpendapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dirasa hanya banyak bicara data tanpa fakta. Sayangnya sejumlah tokoh yang dipilih Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan dalam perombakan kabinet dinilai tidak mendukung HAM dan keadilan. Julius memaparkan setidaknya 4 catatan. Pertama, Zulkifli Hasan sebagai pihak yang pernah berurusan dengan kasus Korupsi alih fungsi hutan di Provinsi Riau yang menjerat Gubernur Riau, Annas Maamun tahun 2014.

Zulkifli Hasan yang mantan Menteri Kehutanan itu, menurut Julius tercatat paling banyak melepaskan kawasan hutan yakni sebesar 1,64 juta hektar dibanding era Presiden BJ Habibie (763,041 hektar), Abdurrahman Wahid (164.147 hektar), dan Megawati Sukarnoputri (3.702 hektar). “Akibatnya banyak kerusakan lingkungan dan deforestasi yang menyebabkan perubahan iklim menjadi sangat buruk,” kata Julius ketika dikonfirmasi, Senin (20/6/2022).

Kedua, Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima TNI dan Raja Juli dianggap nihil pengalaman bidang pertanahan dan tata ruang. Menurut Julius hal ini bertentangan dengan kondisi masalah pertanahan dan tata ruang serta pesatnya konflik agraria/pertanahan akibat proyek infrastruktur dan sumber daya alam yang melanggar hukum, HAM, serta merusak lingkungan.

Tags:

Berita Terkait