Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melakukan perombakan formasi Kabinet Kerja periode 2014-2019. Terdapat lima menteri yang dirombak yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sebagaimana diwartakan laman resmi Sekretariat Negara RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdjiatno digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil digantikan oleh Darmin Nasution yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo digantikan oleh Rizal Ramli yang pernah menduduki jabatan Menteri Koordinator bidang Perekonomian di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid.
Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel digantikan oleh Thomas Trikasih Lembong yang dikenal sebagai pengusaha bioskop dan juga bankir. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago digantikan oleh Sofyan Djalil.
Pergantian lima menteri ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 12 Agustus 2015.Acara pelantikan digelar, Rabu siang (12/8), di Istana Negara.
Selain lima pos menteri, Presiden Jokowi juga mengganti Sekretaris Kabinet, Andi Widjojanto dengan Politisi PDIP Pramono Anung. Pergantian Sekretaris Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Kabinet yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 12 Agustus 2015.
Usai acara pelantikan,Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan bahwa pergantian Kabinet Kerja dilakukan Presiden Jokowi untuk percepatan kerja-kerja kabinet. Presiden Jokowi, lanjut dia, membutuhkan orang-orang yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi global.
“Ini diharapkan akan mempercepat gerak pemerintahan dan dukungan dari Menteri- sebelumnya juga sangat dibutuhkan, karena sudah melakukan waktu, beberapa bulan aktivitas-aktivitas penting,” ujarnya.
Baru saja dilantik, suara minor menanggapi lima menteri baru pilihan Presiden Jokowi langsung terdengar. Anggota DPR Muhammad Misbakhun tak setuju nama Darmin Nasution masuk dalam Kabinet Kerja. Menurut dia, Presiden Jokowi seharusnya memilih figur yang bersih dan memiliki kredibilitas tinggi masuk dalam jajaran kabinet.
“Saya ingin Presiden Jokowi memilih figur yang bersih dan punya kredibilitas tinggi untuk masuk dalam jajaran Kabinet Kerja,” ujarnya di Gedung Komplek Parlemen, Rabu (12/8).
Misbakhun tegas menolak Darmin karena saat menjabat Dirjen Pajak, Darmin adalah orang yang menandatangani Surat Keputusan Keberatan PT Surya Alam Tunggal (SAT) terkait kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan. Menurutnya, dalam kasus PT SAT tersebut, semua pihak yang terlibat sudah dihukum dan punya kekuatan hukum tetap mulai dari Gayus Tambunan sendiri sampai atasannya.
“Darmin Nasution termasuk yang tidak terkena dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut kenapa Darmin Nasution sebagai orang yang tanda tangan SK Keberatannya malah lolos dari kasus tersebut,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai, masalah yang melibatkan Darmin bukan hanya PT SAT saja. Misalnya, dugaan pelanggaran prosedur dikabulkannyab kasus keberatan PT Halliburton Indonesia yang keberatannya sudah pernah ditolak oleh Dirjen Pajak sebelumnya. Tetapi oleh Darmin Nasution malah dikabulkan.
“Ada apa dibalik dikabulkannya keberatan perusahaan penanaman modal asing dari Amerika tersebut?” tanyanya lagi.
Misbakhun mengaku khawatir jika Darmin menjabat Menko, dia akan memainkan perannya mengintervensi kasus-kasus pajak. “Jangan sampai juga figur seperti Darmin Nasution menjadi beban bagi Kabinet Kerja karena permasalahannya di masa lalu,” tukasnya.
Sebagaimana diwartakan laman resmi Sekretariat Negara RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdjiatno digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Staf Kepresidenan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil digantikan oleh Darmin Nasution yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo digantikan oleh Rizal Ramli yang pernah menduduki jabatan Menteri Koordinator bidang Perekonomian di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid.
Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel digantikan oleh Thomas Trikasih Lembong yang dikenal sebagai pengusaha bioskop dan juga bankir. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago digantikan oleh Sofyan Djalil.
Pergantian lima menteri ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 12 Agustus 2015.Acara pelantikan digelar, Rabu siang (12/8), di Istana Negara.
Selain lima pos menteri, Presiden Jokowi juga mengganti Sekretaris Kabinet, Andi Widjojanto dengan Politisi PDIP Pramono Anung. Pergantian Sekretaris Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Kabinet yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 12 Agustus 2015.
Usai acara pelantikan,Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan bahwa pergantian Kabinet Kerja dilakukan Presiden Jokowi untuk percepatan kerja-kerja kabinet. Presiden Jokowi, lanjut dia, membutuhkan orang-orang yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi global.
“Ini diharapkan akan mempercepat gerak pemerintahan dan dukungan dari Menteri- sebelumnya juga sangat dibutuhkan, karena sudah melakukan waktu, beberapa bulan aktivitas-aktivitas penting,” ujarnya.
Baru saja dilantik, suara minor menanggapi lima menteri baru pilihan Presiden Jokowi langsung terdengar. Anggota DPR Muhammad Misbakhun tak setuju nama Darmin Nasution masuk dalam Kabinet Kerja. Menurut dia, Presiden Jokowi seharusnya memilih figur yang bersih dan memiliki kredibilitas tinggi masuk dalam jajaran kabinet.
“Saya ingin Presiden Jokowi memilih figur yang bersih dan punya kredibilitas tinggi untuk masuk dalam jajaran Kabinet Kerja,” ujarnya di Gedung Komplek Parlemen, Rabu (12/8).
Misbakhun tegas menolak Darmin karena saat menjabat Dirjen Pajak, Darmin adalah orang yang menandatangani Surat Keputusan Keberatan PT Surya Alam Tunggal (SAT) terkait kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan. Menurutnya, dalam kasus PT SAT tersebut, semua pihak yang terlibat sudah dihukum dan punya kekuatan hukum tetap mulai dari Gayus Tambunan sendiri sampai atasannya.
“Darmin Nasution termasuk yang tidak terkena dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut kenapa Darmin Nasution sebagai orang yang tanda tangan SK Keberatannya malah lolos dari kasus tersebut,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai, masalah yang melibatkan Darmin bukan hanya PT SAT saja. Misalnya, dugaan pelanggaran prosedur dikabulkannyab kasus keberatan PT Halliburton Indonesia yang keberatannya sudah pernah ditolak oleh Dirjen Pajak sebelumnya. Tetapi oleh Darmin Nasution malah dikabulkan.
“Ada apa dibalik dikabulkannya keberatan perusahaan penanaman modal asing dari Amerika tersebut?” tanyanya lagi.
Misbakhun mengaku khawatir jika Darmin menjabat Menko, dia akan memainkan perannya mengintervensi kasus-kasus pajak. “Jangan sampai juga figur seperti Darmin Nasution menjadi beban bagi Kabinet Kerja karena permasalahannya di masa lalu,” tukasnya.