Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat selalu menghadapi berbagai tantangan. Persoalan ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga secara global. Krisis akibat rusaknya lingkungan hidup sudah dirasakan dampaknya mulai dari kemarau panjang, kekeringan, banjir, badai dan lainnya.
Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI, Mukri Friatna, menilai pemerintah tidak serius melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terlihat dari berbagai kebijakan seperti Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Beleid itu mengatur ketika proyek PSN terbentur persoalan lingkungan hidup dan tata ruang bisa diatasi melalui diskresi Menteri. Dampak kebijakan ini bagi lingkungan hidup antara lain kerusakan ekosistem, dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak proyek.
Mukri mencatat sedikitnya 4 hal terkait kebijakan pemerintah yang berkontribusi terhadap krisis lingkungan dan berpotensi bertambah parah di tahun 2025. Pertama, proyek food estate yang tujuannya untuk ketahanan pangan. Padahal proyek serupa yang pernah dijalankan pemerintah periode sebelumnya, termasuk era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbukti gagal.
Baca juga:
- Ormas Penerima Izin Pertambangan Berpotensi Mewarisi Kerusakan Lingkungan dan Konflik Sosial
- Guru Besar Ini Tegaskan Persetujuan Lingkungan Bisa Digugat ke PTUN
Bagi Mukri proyek ini justru menghasilkan konflik agraria, degradasi lahan gambut, dan penggusuran masyarakat hukum adat. Pemerintah menargetkan lahan food estate mencapai 2 juta hektar di Papua dan 770 ribu hektar di Kalimantan Tengah. Proyek food estate meningkatkan laju deforestasi dan degradasi lingkungan. Ditambah lagi perkebunan sawit, pertambangan dan industri ekstraktif lain.
“Kami memprediksi terjadi peningkatan (deforestasi,-red) sebesar 600 ribuan hektar di tahun 2025,” kata Mukri memaparkan Environmental Outlook 2025 Walhi bertema ‘Melanjutkan Tersesat, Atau Kembali Ke Jalan yang Benar’, Kamis (16/01/2025) kemarin.
















