Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) masih terus berproses di DPR. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan masing dimintakan pihak DPR. Sementara di luar parlemen kalangan akademisi pun tetap mengkritisi draf RUU KUHAP, seperti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB).
Wakil Dekan II FH UB, Nurini Aprilianda, mencatat sedikitnya 5 persoalan dalam RUU KUHAP yang dipublikasi Komisi III DPR Maret 2025 lalu. Pertama, konsep penyidik utama, selama ini tidak dikenal dalam doktrin dan historis. RUU mengatur penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di kementerian dan penyidik tertentu harus berkoordinasi dengan Polri.
Termasuk dalam penangkapan, dan penggeledahan.Ketentuan itu menghambat otonomi penyidik sektoral seperti bidang kelautan, kehutanan, perikanan, dan lingkungan hidup yang secara hukum punya kewenangan melakukan penyidikan.
“Akhirnya PPNS sulit melakukan tindakan cepat, harusnya dia bisa langsung berkoordinasi dengan penuntut umum dan meminta izin langsung kepada pengadilan,” kata Nurini dalam diskusi bertema Critical Review atas RKUHAP 2025, Jumat (16/4/2025) pekan kemarin.
Baca juga:
- RUU KUHAP Perlu Cermati 3 Pasal dalam Konstitusi
- Susun DIM RKUHAP, FH Universitas Brawijaya Ingatkan Bahaya Hukum Tanpa Kontrol
Memposisikan Polri sebagai penyidik utama memunculkan beragam kelemahan, terutama akuntabilitas, independensi, dan perlindungan HAM. Konsep ini rentan penyalahgunaan kekuasaan, minim pengawasan eksternal, fokusnya pembuktian kesalahan, keterbatasan akses bagi tersangka dan kuasa hukum.
Pihak yang dipanggil kepolisian statusnya tidak jelas apakah sebagai saksi, tersangka, atau klarifikasi, yang ujungnya menciptakan ketidakpastian hukum. Ini membuka celah untuk memaksa meminta keterangan tanpa perlindungan layak. Solusinya meningkatkan peran kejaksaan dan pengawasan penyidikan, membentuk lembaga penyidik independen untuk tindak pidana tertentu seperti KPK menangani perkara korupsi.
















