5 Catatan Walhi Perpres 78/2023 Layak Dicabut
Terbaru

5 Catatan Walhi Perpres 78/2023 Layak Dicabut

Perpres 78/2023 dinilai mengabaikan hak rakyat atas tanah.

Ady Thea DA
Bacaan 5 Menit
Walhi
Walhi

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggulirkan beragam regulasi yang tujuannya memberi kemudahan pelaksanaan pembangunan berbagai proyek strategis nasional (PSN).  Peraturan Presiden (Perpres) No.78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres No.62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional. Beleid itu intinya memberikan kompensasi berupa uang dan/atau pemukiman kembali kepada masyarakat yang menempati tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional.

“Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. tanah negara dalam pengelolaan Pemerintah; atau b. tanah yang dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah,” begitu bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres yang ditetapkan dan diundangkan Jumat (8/12/2023) lalu.

Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Satrio Manggala, mengkritik keras beleid tersebut. Menurutnya, aturan itu diterbitkan atas kegugupan dan kegagapan pemerintahan Jokowi terkait kelanjutan ambisi proyek nasional pada satu tahun terakhir masa kepemimpinannya. Perpres 78/203 tersebut secara historis memang dikhususkan bagi kelancaran PSN.

Regulasi terkait dampak sosial penyediaan tanah pembangunan nasional bermula dari penerbitan Perpres No.56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional dan direvisi Perpres 62/2018. Kemudian terakhir direvisi kembali melalui Perpres 78/2023.

“Peraturan baru ini memperluas ruang lingkup proyek yang termasuk dalam kategori Pembangunan Nasional. Jika Perpres 56/2017 spesifik ditujukan untuk PSN, maka kebijakan terbaru ini justru diperluas untuk kepentingan proyek-proyek selain PSN,” kata Satrio dikonfirmasi, Kamis (4/1/2024).

Baca juga:

Satrio menilai norma Perpres 78/2023 sama seperti aturan sebelumnya dan semakin gamblang menunjukkan logika hukum sesat yang digunakan pemerintah. Pada masa akhir pemerintahan, Jokowi dinilai sengaja mempertahankan logika hukum sesat yang bertentangan dengan konstitusi. Walhi mencatat sedikitnya 5 masalah fundamental dalam peraturan tersebut.

Pertama, Presiden Jokowi gagal memahami makna Hak Menguasai Negara (HMN). Dalam Perpres 78/2023, Presiden membuat penyesuaian dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Yakni menambah hak baru pada tanah negara berupa tanah dalam pengelolaan pemerintah. Baginya, Pasal 3 ayat (2) Perpres  78/2023 menunjukkan kesesatan dengan menganggap pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD memiliki tanah.

Bagi Satrio hal ini jauh dari pengertian HMN dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seperti putusan No.35/PUU-X/2012, No.50/PUUX/ 2012, dan No. 3/PUU-VIII/2010. Putusan MK itu menyatakan, negara tidak dalam posisi memiliki sumber daya alam termasuk tanah, melainkan hadir untuk merumuskan kebijakan melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad).

Kedua, Perpres itu menegaskan Presiden Jokowi menganggap rakyat tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. Pasal 4 huruf b Perpres 62/2018 memperlihatkan ketidakberpihakan negara pada rakyat di tengah meluasnya konflik agraria dengan ragam kompleksitas masalah. Pada konflik agraria di Pulau Rempang, persoalannya bukan rakyat yang tidak memiliki hak atas tanah, melainkan negara abai terhadap pengakuan dan perlindungan hak atas tanah yang dikuasai rakyat secara turun temurun.

Pada konflik-konflik agraria lain yang melibatkan entitas badan pemerintahan atau BUMN, Satrio melihat perpres 78/2023 berpotensi mencerabut hak atas tanah rakyat. Ketidakpahaman Presiden dalam memahami konsepsi negara hukum dan sejarah konflik agraria yang berakar dari kekeliruan memaknai Hak Menguasai Negara mengaburkan fakta keberadaan masyarakat yang memanfaatkan suatu bidang tanah dalam pengelolaannya jauh sebelum suatu entitas badan pemerintahan, badan hukum, atau BUMN hadir mengambil alih tanahnya.

Ketiga, pandangan sesat itu menurut Satrio melahirkan bentuk ‘santunan’ sebagaimana Pasal 6 Perpres 78/2023. Kebijakan ini sarat akan pandangan yang mengaburkan posisi keberadaan dan hak masyarakat yang seharusnya mendapat jaminan perlindungan dari negara dalam menguasai dan mengelola tanah. Rakyat dianggap tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya kerap muncul dengan berbagai istilah semacam ‘penduduk liar’, di mana solusi kemanusiaannya dikotakkan dengan pemberian santunan.

Keempat, Satrio berpendapat pemerintah melakukan simplifikasi solusi yang disebut dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional melalui uang dan/atau pemukiman kembali. Hal itu membuktikan Presiden Jokowi tak mengerti relasi hubungan antara manusia Indonesia dengan tanahnya. Banyak dari penanganan dampak sosial yang ditimbulkan akibat konflik agraria tidak dapat dinilai dari uang dan/atau digantikan dengan pemukiman kembali.

“Simplifikasi terhadap cara pandang ini justru melahirkan konflik yang berkepanjangan. Jauh lebih luas dari sekedar hubungan ekonomi dan tempat tinggal semata, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki hubungan emosional bahkan spiritual dengan tanahnya,” tegas Satrio.

Kelima, Perpres 78/2023 meneguhkan karakter kontradiktif Presiden Jokowi. Bisa dilihat dari beberapa pernyataan Presiden Jokowi ingin menyelesaikan masalah konflik agraria melalui program Reforma Agraria. Tapi kebijakan yang baru terbit ini justru menghambat Reforma Agraria. Perpres 78/2023 bukan hanya jauh dari mandat TAP MPR No. IX Tahun 2001 yang memandatkan, pembaharuan agraria yang mencakup suatu proses yang berkesinambungan dalam penataan kembali, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria.

Terlebih lagi, Perpres ini justru menghambat tercapainya program Reforma Agraria. Contohnya, jika terdapat tanah dalam status kelola BUMN atau BUMD yang telah lama dikuasai dan dikelola kembali oleh masyarakat, dalam kasus ini seharusnya masyarakat bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan melalui program reforma agraria, dengan menetapkan tanah tersebut terlantar dan diberikan hak atas tanah kepada masyarakat. Namun dengan Perpres 78/2023 jo. Perpres 62/2018, dengan dalih pembangunan nasional, justru masyarakat yang mengelolanya bisa diusir dari tanah tersebut dengan santunan.

“Walhi mendesak Presiden untuk segera mencabut Perpres 78/2023 demi menghindari konflik sosial dan ekologis skala besar di berbagai tempat di Indonesia,” tegas Satrio.

Selain itu Satrio menyoroti ketentuan Perpres yang memberi kewenangan kepada badan yang memiliki kewenangan pengusahaan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bisa menjadi legitimasi. Misalnya pada konflik agraria seperti di Pulau Rempang, di mana Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) akan dengan mudah mempercepat pengusiran masyarakat Rempang menggunakan beleid ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA, Dewi Kartika, mencatat kegagalan reforma agraria di masa pemerintahan Presiden Jokowi dapat dilihat dari makin luasnya konsesi dan pengadaan tanah untuk investasi dan badan usaha besar. Dia memberikan contoh 2 periode pemerintahan Jokowi perkebunan sawit semakin luas sampai 6,05 juta hektar.

Mengacu data Kementerian Pertanian menunjukkan tahun 2014 luas kebun sawit 10,75 juta dan meningkat jadi 16,38 juta hektar tahun 2022. Serupa di sektor tambang dan hutan seluas 3,1 juta hektar yang beroperasi secara legal justru dilegalkan. Kegagalan reforma agraria pemerintahan Jokowi menurut Dewi juga bisa dibuktikan dari meningkatnya konflik agraria. Periode 2015-2022 KPA mencatat sedikitnya terjadi 2.710 letusan konflik agraria di indonesia.

“Letusan konflik tersebut disertai kasus kekerasan dan kriminalisasi yang mengakibatkan 69 orang tewas, 38 ditembak, 842 dianiaya dan 1.615 orang dikriminalisasi sampai vonis karena mempertahankan tanah dan sumber kehidupan,” tutupnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info