Resmi sudah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna DPR. Kesepakatan itu diambil secara bulat setelah pimpinan rapat paripurna DPR yang dipimpin Adies Kadir, Selasa (18/2/2025) kemarin.
Pembahasan RUU Minerba sejak awal dikritik banyak kalangan, terutama organisasi masyarakat sipil. Banyak akademisi juga menolak RUU ini karena membuka ruang kampus mendapat konsesi tambang.
Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya menolak keras pengesahan RUU Minerba. Sebab substansinya dinilai memuluskan agenda perampasan tanah rakyat, perusakan lingkungan, dan kooptasi institusi perguruan tinggi.
Setidaknya Isnur mencatat 5 poin terhadap Perubahan Keempat UU Minerba. Pertama, pengesahan revisi UU Minerba dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa partisipasi publik yang memadai. Proses pembahasannya tidak transparan dan minim kajian mendalam terkait dampak sosial, lingkungan, dan akademik.
Baca juga:
Hal ini mencerminkan watak pemerintahan lebih mengutamakan kepentingan bisnis daripada rakyat. Kedua, beleid ini mengarahkan kampus menjadi klien dalam mekanisme penerima manfaat dari perusahaan tambang. Celah hukum yang memungkinkan kampus terlibat dalam bisnis pertambangan ini membuat pendidikan tinggi semakin dikomersialisasi.
“Kampus bukan lagi tempat mencari ilmu demi kepentingan rakyat untuk secara aktif menjawab masalah-masalah sosial, melainkan menjadi mesin produksi tenaga kerja yang melayani kepentingan pasar, khususnya industri tambang,” ujar Isnur dikonfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Pendidikan tinggi didorong memberikan kontribusi untuk optimalisasi profit bisnis tambang. Semakin memperparah kecenderungan pendidikan tinggi yang selama ini terjebak dalam logika bisnis dan komersial. Bagi Isnur penundukan kampus lebih dari membungkam sikap kritis akademisi, sekaligus membuat kampus semakin tunduk pada mekanisme pasar.
