5 Perkembangan Kasus Viral yang Ditangani Komisi Yudisial
Terbaru

5 Perkembangan Kasus Viral yang Ditangani Komisi Yudisial

Dari Vonis bebas WNA penambang emas ilegal hingga putusan uji materi perubahan syarat usia calon kepala daerah.

CR 33
Bacaan 4 Menit
Gedung KY. Foto: ASH
Gedung KY. Foto: ASH

Sepanjang tahun 2024, Komisi Yudisial (KY) telah menindaklanjuti berbagai kasus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kasus-kasus ini merupakan peristiwa yang menarik perhatian masyarakat dan menuai pro-kontra, baik terkait putusan pengadilan, maupun terkait Putusan Mahkamah Agung. Berikut lima perkembangan kasus viral yang tengah ditangani oleh KY:

1. Vonis Bebas WNA Penambang Emas Ilegal di Kalimantan Barat

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak memutuskan untuk menerima permohonan banding terdakwa YH, seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok, dan menjatuhkan vonis bebas. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp1,02 triliun. Kerugian ini timbul dari hilangnya cadangan emas sebanyak 774,27 kg serta cadangan perak sejumlah 937,7 kg di lokasi penambangan ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Baca Juga:

Adapun keputusan ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, yang menganggap bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan berpotensi melukai kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Merespons perhatian publik yang luas, Komisi Yudisial (KY) segera bertindak dengan memulai investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Sebagai langkah awal, KY sedang mempelajari salinan putusan No. 464/PID.SUS/2024/PT PTK. Setelah kajian selesai, KY akan mengambil langkah lebih lanjut, termasuk memanggil pihak-pihak terkait, jika ditemukan indikasi pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim.

“Nantinya KY akan memproses laporan atau informasi ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik hakim,” ujar Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, Rabu (22/1).

2. Vonis Korupsi Rp300 Triliun oleh Terdakwa Harvey Moeis

Kasus ini melibatkan terdakwa Harvey Moeis (HM), yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan nilai fantastis, yakni sebesar Rp300 triliun. Vonis terhadap terdakwa yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 6 Januari 2025 menimbulkan kontroversi. Publik mempertanyakan apakah proses peradilan telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info