“Padahal harusnya Pasal 56 ayat (1) KUHP, itu kan dua deliknya, satu sebelum kejahatan kedua setelah kejahatan, jadi ini adalah hasil terhadap perkara aquo yang murni basisnya adalah dokumen resmi putusan pengadilan dan berkas-berkas yang lain. Ini murni kajian akademik, eksaminator ada Pak Wamen, tapi Pak Wamen menolak sebagai Wamen, Saya murni pendapat sebagai akademisi saya sebagai Guru Besar Hukum Pidana,” pungkas Mahrus.
Pembunuhan berencana
Ahli Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda dalam kesempatan yang sama mengatakan eksaminasi ini hanya berbekal pada putusan tingkat pertama dan tidak ada bagian dari putusan banding. Menurutnya, memang cukup banyak hal menarik yang dipersoalkan praktisi hukum.
Misalnya mengenai pembunuhan berencana yang menurutnya tidak terlalu dipahami majelis. Chairul mengatakan pembunuhan berencana itu adalah pembunuhan yang diperberat karena adanya hal tertentu terkait dengan hal yang dilakukan. Jika mengutip Prof. Andi Hamzah pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dipikir-pikir lebih dulu.
Kesalahan majelis adalah posisi Putri, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal kontribusi terhadap matinya korban apa? “Sebenarnya tidak ada, maka mereka dianggap sebagai bagian pembunuhan berencana. Padahal tidak ada,” terang Chairul.
Selain itu mengenai peran Sambo, eksaminator beranggapan suasana tenang dalam pembunuhan berencana itu sebenarnya ada pada diri Eliezer. “Eliezer berdoa, ini suasana tenang, tapi apa hubungan dengan yang lain yang tidak kasih kontribusi matinya korban, kontribusi tidak ada, tapi ada matinya korban. Ini harus dikritisi, dianggap turut serta ini bersama-sama, ada pergeseran makna turut serta yang diartikan bersama-sama,” katanya.
