7 Substansi Penting RUU PSDK, Memperluas Cakupan Perlindungan
Terbaru

7 Substansi Penting RUU PSDK, Memperluas Cakupan Perlindungan

Antara lain pergeseran paradigma hukum pidana dari retributive justice menjadi restorative justice dan rehabilitative justice.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya. Fotografer/HFW
Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya. Fotografer/HFW

Setelah tuntas disusun Komisi XIII DPR, draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) masuk tahap harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg). Lantas apa saja muatan substansi perubahan RUU PSDK?

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, mengatakan dalam menyusun draf RUU ini Komisi XIII sudah melibatkan berbagai pihak untuk memenuhi proses meaningful participation. Prinsip utama RUU ini sebagai bentuk perlindungan negara terhadap saksi dan korban. Willy mencatat RUU ini mengubah lebih dari 50 persen UU 13/2006, terdiri dari 12 Bab dan 96 Pasal.

Ada 7 substansi penting RUU PSDK. Pertama, mengubah paradigma, memperluas jangkauan dan arah RUU terkait perlindungan. Kedua, singkatan judul RUU diubah menjadi PSDK sehingga bisa menjangkau lebih luas. “Ini sesuai perkembangan hukum di masyarakat,” kata politisi partai Nasdem itu dalam rapat pleno dengan Baleg DPR, Selasa (11/11/2025) kemarin.

Baca juga:

Ketiga, pergeseran paradigmatik dalam peradilan pidana dari retributive justice menjadi restorative justice dan rehabilitative justice. Keempat, penguatan kelembagaan dalam menjalankan fungsi perlindungan dan perubahan paradigma dari ‘bantuan’ menjadi ‘pemenuhan hak’. Willy mencatat selama ini LPSK hanya ada di pusat. Selain itu di tingkat bawah ada relawan (volunteer) bernama SSK (Sahabat saksi dan korban).

Posisi LPSK yang berada di pusat memunculkan jarak, padahal permintaan perlindungan juga banyak dimohonkan masyarakat di daerah. Keberadaan LPSK di daerah sangat dibutuhkan, dan perlu dibahas lebih lanjut. Kelima, perkembangan sistem peradilan dan perlunya penguatan kelembagaan LPSK yang mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap saksi dan korban termasuk saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli.

“Jadi perluasan (perlindungan,-red) tak hanya saksi dan korban tapi juga saksi, pelapor, informan dan ahli jadi Justice Collaborator,” urai Willy.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info