Seluruh lapisan masyarakat sangat membutuhkan layanan kesehatan. Teknologi bisa digunakan untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan kesehatan atau mengakses layanan kesehatan secara digital (digital health). Lantas apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan kesehatan secara digital?.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (FH Ubhara Raya), Prof Alum Simbolon, mengatakan pemanfaatan teknologi digital di fasilitas kesehatan seperti di Rumah Sakit (RS) sangat membantu masyarakat. Dia menerangkan UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan landasan hukum komprehensif yang mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan kesehatan di Indonesia.
Aturan yang diundangkan 8 Agustus 2023 itu mengatur tentang fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan layanan seperti tele kesehatan, dan telemedisin. Pelayanan telemedis itu meliputi antar fasilitas pelayanan kesehatan (poliklinik, puskesmas pembantu, RS milik pemerintah dan swasta).
“Pemanfaatan teknologi oleh RS ini sangat dibutuhkan dan sangat membantu masyarakat,” kata Prof Alum dalam diskusi bertema Politik Hukum Digital Health Indonesia:Pemanfaatan Teknologi Untuk Mendorong Pelayanan Kesehatan Oleh Rumah Sakit yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum Ekonomi (PSHE) FH UKSW, Senin (25/11/2024).
Baca juga:
- 4 Prinsip Penyelenggaraan Digital Health
- Pemerintah Ringkas 108 Jadi 21 Peraturan Pelaksana UU Kesehatan
Sekalipun pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan itu bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi, tapi pelaksanaannya penuh tantangan. Sedikitnya ada 7 tantangan penerapan teknologi digital dalam memberikan layanan kesehatan. Pertama, pelindungan data pribadi pasien.
Dalam mengimplementasikan teknologi digital untuk pelayanan kesehatan publik diperlukan kerangka regulasi yang jelas dan terkini untuk melindungi data pribadi, menjaga keamanan informasi, dan menjamin etika penggunaan teknologi.
















