4 Prinsip Penyelenggaraan Digital Health
Terbaru

4 Prinsip Penyelenggaraan Digital Health

Mencakup prinsip keterjangkauan, hingga otonomi pasien.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Kiri-kanan: Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH UKSW), Dyah Hapsari Prananingrum dan Abigail Prasetyo. Foto: Istimewa
Kiri-kanan: Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH UKSW), Dyah Hapsari Prananingrum dan Abigail Prasetyo. Foto: Istimewa

Pandemi Covid-19 mendorong pemanfaatan teknologi semakin cepat di semua sektor layanan publik. Terutama di sektor kesehatan. Sampai saat ini, banyak layanan kesehatan telah memanfaatkan teknologi digital. Layanan tersebut dirasa amat membantu bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prima.

Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH UKSW), Dyah Hapsari Prananingrum, mengatakan organisasi kesehatan dunia (WHO) menekankan sedikitnya 2 komponen utama digitalisasi layanan kesehatan. Pertama, penggunaan teknologi untuk memberikan layanan kesehatan. Kedua, digitalisasi data medis.

“Penggunaan teknologi untuk bidang kesehatan ini antara lain genomik, artificial intelligence (AI), mobile health, telemedisin. Digitalisasi data medis ini rekam medis elektronik atau digital,” kata Dyah dalam diskusi bertema Politik Hukum Digital Health Indonesia:Pemanfaatan Teknologi Untuk Mendorong Pelayanan Kesehatan Oleh Rumah Sakit yang diselenggarakan PSHE FH UKSW, Senin (25/11/2024).

Baca juga:

Selain itu Dyah menjelaskan ada 4 prinsip penyelenggaraan digital health yang dimandatkan WHO. Pertama, prinsip keterjangkauan, yang fokusnya pada distribusi pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat. Digital health meningkatkan akses pada pelayanan medis sekaligus mendukung prinsip aksesibilitas, interoperabilitas, skalabilitas, dan replikasi. 

“Dalam konteks RS ini jadi hal yang urgen karena prinsip ekonomi di RS juga berjalan selain prinsip kemanusiaan,” ujarnya.

Kedua, prinsip keamanan, yang mewajibkan perlindungan hukum bagi pasien agar perawatan medis tidak membahayakan pasien atau pihak lain yang terlibat. Ancaman bahaya bisa muncul ketika pasien keliru dalam melakukan diagnosis mandiri secara digital atau terkait malfungsi perangkat medis, transparansi, privasi, keamanan, dan kerahasiaan 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info