Kampus hukum biasanya memiliki mahasiswa/mahasiswi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi diantara lainnya dalam satu angkatan yang sama. IPK salah satu indikator penting dalam menilai kelulusan dan akademik mahasiswa. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus jika IPK lebih besar atau sama dengan 2,00.
Faktanya, mahasiswa/mahasiswi terbaik punya IPK jauh lebih tinggi ketimbang syarat yang diatur dalam beleid tersebut. Contohnya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH UKSW), Oliviani Yanto, lulus sarjana pada Wisuda IV Tahun 2024 dengan IPK nyaris sempurna 3,97. Hanya kurang 0,03 lagi untuk mencapai IPK penuh 4,00. Prestasi itu memposisikannya sebagai mahasiswi dengan IPK tertinggi FH UKSW pada periode wisuda IV tahun 2024.
Perempuan biasa disapa Oliv itu menempa ilmu di FH UKSW selama 4 tahun (2020-2024). Dia memiliki keinginan yang mendalam menggeluti hukum korporasi. Berpengalaman di bidang penelitian hukum dan penulisan artikel hukum.
“Ingin sekali untuk terus belajar, dapat diandalkan, dan mampu bekerja di bawah tekanan baik sebagai tim atau individu,” katanya dalam curriculum vitae (CV) yang diterima Hukumonline, Kamis (24/10/2024) pekan lalu.
Baca juga:
- FH UKSW, Kampus Berjuluk 'Indonesia Mini' Luncurkan Hukumonline Corner
- 2 Prodi FH UKSW Raih Predikat Unggul, Dekan: Kami Akan Terus Tingkatkan Kualitas
- Ada 4 Pilihan Rumpun Peminatan di FH UKSW
Oliv aktif berorganisasi, sempat menjabat sebagai staf sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FH UKSW periode Januari 2021-Desember 2021. Sebagai anggota di Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi FH UKSW (2022-2024), dan Pusat Studi Hukum Ekonomi FH UKSW (Januari 2023-Juni 2024).
Mengampu sebagai legal intern selama satu tahun di Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Tugasnya meninjau regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait implementasi mediasi dan menyusun rancangan regulasi tentang mediasi untuk ALUDI.
