Dengan Putusan MK ini, MK melarang total tempat ibadah dipergunakan sebagai lokasi kampanye. Sementara itu, fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan diperbolehkan, sepanjang pelaksana, peserta, atau tim kampanye mengantongi izin dan tidak membawa atribut kampanye.
- Perkawinan Beda Agama
Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil E. Ramos Petege sebagai pemohon pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap tidak beralasan menurut hukum. Alhasil, dalam Putusan MK No.24/PUU-XX/2022 menyatakan menolak seluruh permohonan terkait legalisasi perkawinan beda agama. E. Ramos Petege adalah pemeluk agama Khatolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam.
- Mantan Terpidana Calon Anggota DPD
Mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Ini salah satu poin Putusan MK No.12/PUU-XX/2023 terkait pengujian UU Pemilu yang dikabulkan untuk sebagian dan dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
- Parpol Non-Parlemen Tak Bisa Usung Capres
Dalam Putusan MK No.16/PUU-XXI/2023, Partai Kebangkitan Nasional (PKN) dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu, sehingga amar putusannya tidak dapat diterima. Menurut Mahkamah, Pasal 222 UU Pemilu tentang syarat pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) tidak menghalangi hak konstitusional PKN. Sebagai parpol baru, PKN tetap dapat mengusung pasangan Capres-Cawapres setelah Pemilu 2024 dengan bergabung dengan parpol lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.
- Jaksa Tak Berwenang Ajukan PK
Penambahan kewenangan jaksa dalam pengajuan peninjauan kembali (PK) sebagaimana diatur Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan berikut penjelasannya mengakibatkan disharmoni hukum dan ambiguitas dalam pengajuan PK Selain itu, berakibatnya terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, Mahkamah dalam Putusan No.20/PUU-XX/2023 mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU Kejaksaan. Permohonan ini diajukan oleh Hartono yang mennguji kewenangan kejaksaan mengajukan PK.
- Syarat Usia Capres-Cawapres
MK mengeluarkan putusan kontroversial yakni Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang dimohonkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu inkonstitusional bersyarat dan dimaknai usia paling rendah (minimal) 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah.
Artinya, syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) diubah menjadi “Paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sebelumnya, dalam petitum permohonannya, Almas memohon frasa “Berusia paling rendah 40 tahun” dalam pasal itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai dengan “... atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”.
Namun begitu, putusan MK ini diwarnai pandangan alasan berbeda (concurring opinion) dari 2 Hakim Konstitusi yakni Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh. Selain itu, 4 Hakim Konstitusi lainnya yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion). Putusan ini dipandang seolah memuluskan jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto. Alhasil, buntut dari putusan ini, Mahkamah Kehormatan MK (MKMK), menyatakan Ketua MK Anwar Usman – yang merupakan Paman dari Gibran - terbukti melanggar etik berat, sehingga ia diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK.
















