Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bersama sembilan Fakultas Hukum dan satu Sekolah Tinggi Hukum di Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait dengan pengembangan mata kuliah hukum perubahan iklim dalam Kurikulum Fakultas Hukum.
Penandatanganan MoU ini digagas atas kesadaran pentingnya transformasi bidang hukum agar dapat mengakomodir kebutuhan untuk memahami isu perubahan iklim sebagai suatu isu hukum.
Adapun kesembilan fakultas hukum dan sekolah tinggi hukum tersebut adalah Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Riau, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Parahyangan, Universitas Widyagama Malang, dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
Baca Juga:
- Kolaborasi ILUMNI FH Unpar-IKA FE Unpar Hadirkan Konsultasi Hukum Gratis
- Dalami Law Entrepreneurship, FH Atma Jaya Yogyakarta Kerjasama dengan Hukumonline
“Sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perguruan tinggi memiliki peran dalam memproduksi pengetahuan dan keahlian melalui pengajaran serta penelitian, sehingga melahirkan sarjana hukum yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim”, kata Raynaldo G. Sembiring selaku Direktur Eksekutif ICEL dalam siaran pers, Kamis (24/8) lalu.
Peran perguruan tinggi dalam hal ini khususnya fakultas hukum sebagai institusi pendidikan dalam pengendalian perubahan iklim menjadi strategis. Pengembangan mata kuliah hukum perubahan iklim tersebut dapat dimasukkan ke dalam pembahasan perubahan iklim pada kurikulum maupun mata kuliah di sekolah-sekolah hukum.
Adapun penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah lanjut dari penyelenggaraan workshop hukum perubahan iklim untuk pengajar yang digagas oleh ICEL bekerja sama dengan Center for Environmental Law and Climate Justice Fakultas Hukum Universitas Indonesia (CELCJ FHUI) pada 20-23 Agustus 2023 lalu.