Abolisi bukan Solusi
OPINI

Abolisi bukan Solusi

Abolisi terhadap TTL dapat saja diterima, namun tidak sepenuhnya menjadi solusi permasalahan-permasalahan dalam penerapan Pasal 2 (1) dan 3 UU PTPK. Pembentuk Undang-Undang harus menyusun ketentuan yang lebih menjamin kepastian hukum. Seperti UU Nomor 2 prp Tahun 1960 yang mengatur bahwa hanya kejahatan dan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara saja yang dapat masuk dalam tindak pidana korupsi.

•Bacaan 6 Menit
MF
Penulis Opini

“Hukum sebagai panglima” merupakan karakteristik suatu negara hukum. Perlu dijaga jangan sampai berganti menjadi “Panglima sebagai hukum”. Ungkapan tersebut terkait dengan adanya abolisi untuk TTL dan amnesti untuk HK. Sejatinya pembahasan kedua hal tersebut dapat diulas dalam berbagai riset yang panjang. Namun, pada tulisan ini penulis akan fokus pada tindak pidana korupsi yang dijatuhkan terhadap TTL dan berujung pada abolisi yang diberikan Presiden. Sejatinya terkait Amnesti, penulis pernah menulis “Amnesti Bukan Solusi” yang diterbitkan Kompas pada tanggal 5 November 2021. Pada artikel tersebut saya menyatakan dua amnesti yang diberikan Presiden Jokowi terhadap dua kasus ITE tidak menyelesaikan permasalahan hukum yang ada dalam penegakan hukum UU ITE.

Hukumonline
Hukumonline

Dengan artikel ini, saya juga ingin mengingatkan, jangan sampai abolisi kepada TTL membuat kita lupa terhadap problematika vonis pengadilan tingkat pertama terhadap TTL. Problematika tersebut memang timbul di Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 (1) dan 3 UU PTPK). Bahkan, permasalahan dalam Pasal 2 (1) dan 3 UU PTPK ini penulis pernah bahas dalam beberapa tulisan di Kompas seperti “Dilema Memenjara BUMN” terbit pada 19 Juli 2019 dan “Korupsi dan Kerugian BUMN” terbit pada 6 Maret 2025. Fokus pada diskusi yang telah dibahas sebelumnya adalah bagaimana keputusan bisnis semata dianggap sebuah perbuatan yang melawan hukum. Serta, apakah setiap kerugian BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Terlebih, UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan UU BUMN telah mengeluarkan kerugian BUMN dari rezim keuangan negara. Namun, dalam kasus TTL kerugian PT PPI (BUMN) pun tetap dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.

Dalam kasus TTL, keputusan Menteri melakukan impor dianggap sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Bahkan, dalam alasan yang memberatkan majelis hakim menyatakan bahwa hal tersebut bersifat kapitalis dan tidak Pancasilais. Dalam pertimbangan tentang pertanggungjawaban pidana pun menjadi pembahasan apakah TTL memiliki mens rea atau niat jahat. Tidak ditemukan adanya aliran uang pun tetap dapat memenuhi unsur Pasal 2 (1) dan 3 UU PTPK. Sejatinya, permasalahan terhadap kedua pasal ini sudah lama sejak diberlakukannya. Namun, kembali naik ketika terdapat kasus TTL. Sehingga perlu kembali dibedah permasalahan dalam kedua pasal tersebut.

Pembahasan pertama adalah terkaitunsur “melawan hukum” yang terlalu luas. Terdapat beberapa Putusan MK yang sangat signifikan dalam membedah unsur ini sebelumnya. Seperti Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menghapus “melawan hukum dalam arti materiil” dalam Penjelasan Pasal 2 (1) UU PTPK. Sebelum ada Putusan MK tersebut, perbuatan yang bertentangan dengan hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pun dapat memenuhi unsur ini. Sehingga penjelasan “melawan hukum” hanya melawan hukum dalam arti formil, sehingga semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini pun masih menyisakan banyak sekali persoalan. Variasi kasus Korupsi pun dapat dikaji. Seperti, penambangan ilegal yang berakibat kerusakan lingkungan pada kasus HM dengan PT Timah.

Guru Besar Hukum Lingkungan UI Andri G Wibisana pada Artikel Kompas, 8 April 2024 mengkritik penggunaan Pasal tipikor pada kasus pidana SDA. Bahkan, ia membuat pernyataan analogi “sesederhana seorang yang membuang sampah di sungai pun dapat diancam dengan tindak pidana korupsi”. Andri menekankan bahwa pelanggaran hukum SDA tidak semuanya harus diselesaikan dengan korupsi. Tidak hanya dalam kasus lingkungan hidup, pasal ini juga bisa diterapkan dalam pelanggaran pidana perbankan, pajak, investasi, dan sektor lainnya. Pada dasarnya, penindakan hukum tersebut memang dapat memenuhi unsur “melawan hukum”, tetapi harusnya diberikan batasan kapan dan dalam hal apa sebuah perbuatan melawan hukum dapat masuk dalam tindak pidana korupsi.

Terlebih, Pasal 3 menggunakan unsur “penyalahgunaan wewenang”. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sudah memberikan batasan-batasan tentang penyalahgunaan wewenang. Pasal 21 ayat (1) UU AP bahkan memberikan kompetensi absolut bagi PTUN untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat. Namun, selama ini ketika terdapat kerugian keuangan negara, maka penyalahgunaan wewenang selalu dilihat pakai kacamata korupsi saja, sehingga hanya dinilai oleh Pengadilan Tipikor. Pasal 20 ayat (4) bahkan mengatur jika ditemukan kerugian keuangan negara karena “kesalahan administrasi” dapat dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara dalam waktu tertentu. Namun, putusan pengadilan tipikor sangat jarang membedah perbedaan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan administrasi tersebut. Jangan sampai perbuatan maladministrasi semata selalu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ini menunjukan terhadap unsur “melawan hukum” dan “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3, penafsiran APH dapat bervariasi.

Sebagai contoh, dalam kasus Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina yang melakukan investasi di Blok BMG Australia. Pada tingkat pengadilan tingkat pertama dan kedua Karen dinilai melakukan tindakan melawan hukum dalam berinvestasi yang masuk dalam rezim tindak pidana korupsi. Namun, pada Putusan Kasasi hakim menilai bahwa tindakan Karen adalah murni keputusan bisnis yang sah melalui business judgment rule (BJR). Sehingga pada kasus tersebut diputus lepas. Pertanyaannya adalah mengapa tes BJR tidak dilakukan sejak penyelidikan.

Permasalahan kedua terkait kerugian keuangan negara. Sebenarnya, unsur ini sudah cukup banyak menimbulkan polemik. Permasalahan tersebut sempat coba diatasi dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara”. Penghapusan terhadap kata “dapat” tersebut memberikan akibat hukum bahwa delik tersebut bersifat delik materiil dimana kerugian keuangan harus bersifat real loss atau kerugian yang nyata-nyata telah terjadi dan tidak sekedar kerugian potensial semata. Namun, kelemahan dalam praktiknya “real loss”, “potential loss”, “total loss” dan berbagai parameter kerugian keuangan negara tersebut tergantung pada auditor keuangan negara. Dalam unsur ini pun terdapat dua permasalahan, pihak yang berwenang memberikan perhitungan kerugian keuangan negara dan kerugian BUMN.  

Terkait lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya telah dijawab MK dalam Putusan MK 31/PUU-X/2012 yang memberikan kewenangan kepada KPK, APH lain, dan auditor lain yang memiliki landasan yuridis untuk melakukan perhitungan seperti BPK, BPKP, dan APIP. Namun, sampai dengan saat ini tidak ada metode akuntansi yang seragam di semua lembaga tersebut. Bahkan, terdapat SEMA No. 4 Tahun 2016 yang menegaskan hanya BPK yang dapat menyatakan kerugian keuangan negara. Namun berbagai preseden telah menegaskan bahwa lembaga-lembaga seperti BPKP dan APIP juga memiliki kewenangan menghitung kerugian.

Selain itu, terkait kerugian BUMN, seperti dalam kasus TTL, Kerugian PPI (BUMN) dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Namun, dalam putusan TTL UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan UU BUMN tidak dibahas. Penjelasan Pasal 4B UU BUMN menegaskan bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian keuangan negara. Namun, UU BUMN sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan TTL, padahal kerugian yang diambil dalam kasus tersebut adalah kerugian BUMN. Sebenarnya masalah ini pernah dijawab dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa keuangan BUMN adalah rezim kerugian keuangan negara. Namun, sebagaimana pernah saya tulis dalam “Korupsi dan Kerugian BUMN” (Kompas, 6 Maret 2025), permasalahan ini selalu muncul terkait unsur melawan hukum. Dalam praktiknya kebanyakan tidak dibedakan antara murni keputusan bisnis atau tindakan yang melawan hukum.

Permasalahan selanjutnya terkait mens rea atau niat jahat. Dalam konsepsi hukum pidana dikenal prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Di Indonesia, kesalahan ini terdapat dalam dua bentuk yakni kesengajaan dan kealpaan. “Kealpaan” harus diatur secara tegas dalam rumusan delik. Sehingga Pasal 2 (1) dan 3 UU PTPK ini harus dikategorikan sebagai delik kesengajaan. Terlebih, Pasal 3 menggunakan unsur “dengan tujuan” sebelum unsur “menguntungkan”. “Dengan tujuan” ini menggambarkan unsur kesengajaan. Pasal 2 ayat (1) tidak menggunakan unsur kesalahan, namun bentuk deliknya adalah kesengajaan yang wajib dibuktikan. Namun, memang terdapat dua aliran dalam permasalahan ini. Aliran pertama menegaskan cukup terpenuhinya keseluruhan unsur delik untuk memenuhi unsur dengan sengaja. Sedangkan, aliran lainnya menegaskan bahwa unsur dengan sengaja wajib dibuktikan sekalipun tidak diatur dalam unsur delik. Dengan Penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023, maka arah hukum pidana Indonesia saat ini adalah aliran kedua yakni perbuatan yang bukan merupakan kealpaan wajib dibuktikan unsur dengan sengaja. Oleh karena itu, pengetahuan dan kehendak dalam melakukan tindak pidana korupsi ini tetap wajib dibuktikan.

Abolisi terhadap TTL dapat saja diterima, namun tidak sepenuhnya menjadi solusi permasalahan-permasalahan dalam penerapan Pasal 2 (1) dan 3 UU PTPK. Pembentuk Undang-Undang harus menyusun ketentuan yang lebih menjamin kepastian hukum. Seperti UU Nomor 2 prp Tahun 1960 yang mengatur bahwa hanya “kejahatan dan pelanggaran” yang mengakibatkan kerugian keuangan negara saja yang dapat masuk dalam tindak pidana korupsi. Sebagai rujukan, seharusnya unsur melawan hukum diganti oleh “tindak pidana yang diatur dalam UU yang mengakibatkan kerugian keuangan negara” saja yang masuk dalam tindak pidana korupsi. Serta ditambah perspektif bahwa kasus tersebut memenuhi “wesenschau” yang dijelaskan Eddy Hiariej sebagai maksud pembentuk UU. Bentuk tindak pidana seperti apa yang perlu masuk dalam tindak pidana korupsi. Sehingga, jika tindak pidana tersebut terkait kekuasaan dan jabatan saja yang bisa masuk dalam rezim tindak pidana korupsi. Jika tidak ada penyelesaian permasalahan ini, maka timbul pertanyaan apakah ada lembaga pemerintah yang dapat sepenuhnya lepas dari kedua pasal tersebut?

 

*) Muhammad Fatahillah Akbar, Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

abolisiamnestikorupsi
Muhammad Fatahillah Akbar

Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info