Dalam rangka memperlancar program pelatihan yang diterapkan, Syarif mengatakan, Kementerian KUKM telah menggandeng beberapa organisasi, misalnya Koperasi Unit Desa dan Dewan Koperasi Indonesia. Ia mengaku, ada beberapa anggota organisasi itu yang juga menjadi pengurus di dalam organisasi pelatihan yang kementerian gelar. “Nanti ke depannya, diharapkan akan mampu memberikan akses untuk mempermudah pengajuan kredit perbankan bagi pelaku KUKM,” tukasnya.
DPR Tagih Dua RUU
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR mendesak agar Kementerian Koperasi dan UKM segera menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Koperasi dan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro. DPR mempertanyakan lamanya penyerahan draf kedua RUU tersebut. Padahal, keduanya masuk program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2010.
“Dari hasil rapat kami di prolegnas pada minggu kemarin, kita sudah masukkan RUU Lembaga Keuangan Mikro untuk diselesaikan pada tahun 2010. Begitu juga dengan RUU tentang Koperasi,” kata Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto.
Menjawab pertanyaan itu, Syarief Hasan mengatakan, pihaknya siap memberikan draf RUU tentang Koperasi dan RUU Lembaga Keuangan Mikro dalam waktu dekat kepada Komisi VI DPR untuk dibahas. Saat ini, katanya, kedua draf RUU tersebut tinggal menunggu paraf dari Menteri Perdagangan.
