Karier Achmad Yamanie sebagai hakim agung akhirnya kandas di ujung palu Majelis Kehormatan Hakim (MKH). MKH yang diketuai Prof Paulus Efendi Lotulung menolak pembelaan diri Yamanie sehingga dia diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat. Yamanie dianggap terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim lantaran mengubah draf putusan PK, terpidana narkoba Hengky Gunawan.
“Menyatakan hakim terlapor (Yamanie, red) terbukti melanggar SKB No. 047/KMA/SKB/IV/2009_No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo Peraturan Bersamaan MA-KY No. 02/PB/MA/IX/2012_No. 02/PB/P.KY/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH),” kata Paulus dalam sidang yang digelar di ruang Wirjono Prodjodikoro MA, Selasa (11/12).
Dalam keputusannya, MKH menyinggung hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa MA yang dibentuk berdasarkan surat tugas dari Ketua MA tertanggal 12 Oktober 2012. Tim Pemeriksa menyimpulkan perbuatan Yamanie yang berinsiatif mengubah konsep putusan dengan tulisan tangan, yang kemudian diketik oleh operator Abdul Halim merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
“Atas pelanggaran itu, Tim Pemeriksa MA merekomendasikan agar hakim terlapor, Achmad Yamanie, diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan sebagai hakim agung atau nonpalu selama enam bulan dengan dikurangi tunjangan kinerja (remunerasi) sebesar 100 persen setiap bulannya,” kata anggota MKH, Suparman Marzuki saat membacakan pertimbangannya.
Dalam pembelaannya, Yamanie mengaku pernah didatangi Panitera Pengganti Dwitomo dan operator Abdul Halim. Mereka meminta bantuan Yamanie untuk mengoreksi putusan atas perintah ketua majelis Imron Anwari.
“Hakim terlapor juga mengaku membubuhkan tanda tangan mengenai perubahan bagian pertimbangan hukum dalam konsep putusan dengan kalimat ‘kecuali lamanya pidana akan diperbaiki’,” papar Suparman membacakan poin-poin pembelaan Yamanie.
Dilanjutkan Suparman, Yamanie membantah membuat tulisan tangan yang mengubah amar putusan pidana penjara menjadi 12 tahun. Yamanie juga mengaku tidak tahu siapa yang menuliskan perubahan itu.
“Perubahan pertimbangan hukum itu oleh Yamanie dilakukan sebelum putusan ditandatangani. Tetapi saat akan menandatangi putusan, Yamanie tidak membaca putusan terlebih dahulu karena sudah ditandatangani ketua majelis, sehingga apa yang dilakukan hakim terlapor sudah sesuai mekanisme yang berlaku,” tutur Suparman.
Mencermati dalil-dalil pembelaan Yamanie, MKH menyimpulkan pembelaan tersebut tidak didasari dengan argumentasi yang logis serta bukti-bukti yang kuat. Makanya, MKH menyatakan hasil temuan Tim Pemeriksa MA tidak terbantahkan.
MKH menyatakan pembelaan diri Yamanie harus ditolak. “MKH sependapat dengan rekomendasi Tim Pemeriksa MA untuk menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan sebagai hakim agung.”
Setelah pembacaan keputusan, Yamanie langsung meninggalkan ruang sidang dengan pengawalan yang ketat dari satuan keamanan dalam MA. Upaya sejumlah jurnalis memburu komentar Yamanie pun nihil hasil.
Andi Samsan Nganro, hakim agung yang hadir sebagai pengurus Ikatan Hakim Indonesia yang menjadi pendamping Yamanie juga tak mau berkomentar banyak. Normatif, ia hanya mengatakan keputusan MKH terhadap Yamanie sudah final, tidak ada upaya hukum. “Keputusan ini tidak ada upaya hukum, jadi apa yang harus dikomentari,” kata Andi.
Sebagai informasi, putusan atas kasus Yamanie merupakan putusan pertama MKH yang mengadili hakim agung. Selama ini, MKH yang merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan sanksi berat biasanya mengadili hakim-hakim pengadilan tingkat pertama atau banding.
