Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan, atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
Implikasi
Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan aturan hukum untuk karantina wilayah atau lockdown lokal penting bagi masyarakat. Sebab dampak karantina wilayah nantinya cukup besar apalagi jika diterapkan di Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian.
“Nantinya aturan itu yang menjadi dasar untuk aturan selanjutnya. Karena ini kan dampaknya besar, mulai dari fiskal, belum lagi aturan lain seperti kontrak,” ujar wanita yang kerap disapa Bibip ini.
Selain itu pemerintah juga harus bisa menyediakan bahan pokok kepada masyarakat dan bantuan dana tunai. Jika nanti penutupan wilayah dilakukan, maka masyarakat yang mendapat penghasilan harian tentunya akan terdampak langsung, belum lagi pekerja di sektor UMKM maupun pekerja lepas lainnya.
(Baca juga: Dukungan untuk Pemerintah Terbitkan PP Karantina Wilayah).
Pemerintah juga harus memberi perhatian kepada para perusahaan dengan memberikan berbagai keringanan. “Kalau tidak diberi dana oleh pemerintah, akan terjadi PHK besar-besaran dan jutaan orang akan kehilangan pekerjaan. Bayangkan juga misalnya, kelas menengah yang tadinya punya ART (asisten rumah tangga), karena pendapatan berkurang, ART nya dipecat. Bertambah lagi lah jumlah pengangguran di negara ini,” jelasnya kepada hukumonline.
Lockdown atau karantian juga akan menyebabkan beberapa bahan pokok yang tadinya kita impor, tidak bisa masuk. Juga, distribusi berbagai bahan pokok ke seluruh pelosok negeri akan terganggu (distribusi perlu supir, perlu perusahaan distribusi yang bekerja, dst). Hal Ini juga mesti dipikirkan oleh pemerintah. Belum lagi kesiapan berbagai layanan yang tetap harus ada, seperti perbankan dan asuransi, dan kebutuhan dasar (utilities) seperti listrik dan air.