Minggu, 29 March 2020

Dukungan untuk Pemerintah Terbitkan PP Karantina Wilayah

Komnas HAM meminta Presiden dan jajarannya termasuk pemerintah daerah segera melakukan beberapa langkah nyata dalam melaksanakan UU Kekarantinaan Kesehatan.
Agus Sahbani/ANT
Ilustrasi: Hol

Anggota Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan) DPR RI Dewi Aryani mendukung Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Karantina Wilayah untuk menjalankan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

 

"Semoga PP Karantina Wilayah ini segera keluar, sehingga bisa menjadi pegangan pemerintah daerah dalam percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)," kata Dewi Aryani dalam keterangannya kepada Antara, Sabtu (28/3/2020) malam. Baca Juga: Pemerintah Siapkan Mekanisme Pembiayaan JKN untuk Pasien Covid-19

 

Dewi Aryani memandang perlu memangkas egossektoral dalam menghadapi situasi terkait dengan virus corona. Kemudian Pemerintah memberi kewenangan penuh kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo untuk menangani wabah ini di seluruh Indonesia.

 

Menurut dia, saat ini perlu langkah cepat untuk menyelamatkan rakyat. Penekanannya adalah memutus rantai penyebaran di semua wilayah, terutama di daerah, jangan sampai terlambat seperti yang dialami DKI Jakarta saat ini. Dia memandang penting Jakarta segera memberlakukan karantina wilayah meluas guna menghentikan arus warga Ibukota ke daerah-daerah. Lalu, menghentikan sementara arus orang daerah masuk Jakarta selain urusan logistik sembako dan kegiatan emergency lainnya.

 

Dia juga menilai sangat penting meningkatkan percepatan sistem atau prosedur kesehatan dengan mengusahkaan tes yang cepat, masif, dan akurat. Kemudian mendorong ke GeneXpert. "Alat ini saat ini ratusan jumlahnya, tinggal mengganti cartridge TBC ke Covid sebelum ke clustering (klasterisasi)," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten/Kota Tegal dan Kabupaten Brebes) ini.

 

Langkah cepat lain, lanjut Dewi, perbanyak intensive care unit (ICU), ruang isolasi, dan ventilator (mesin yang berfungsi menunjang atau membantu pernapasan), perbanyak rumah sakit, termasuk RS swasta di semua daerah. "Alur memutus penyebaran 'kan di antaranya tracing (pendeteksian), clustering (pengelompokan), dan containing (karantina) di wilayah-wilayah berdasarkan data proses tersebut," kata doktor Administrasi Kebijakan Publik dan Bisnis Universitas Indonesia ini menjelaskan.

 

Selanjutnya, kata Dewi, baru diberlakukan karantina wilayah terbatas di titik-titik atau cluster yang telah ditentukan. Ia menegaskan kembali kepala daerah sedang menunggu aturan yang tepat dari pemerintah pusat, termasuk penggunaan relokasi anggaran. Hal ini agar mereka tidak dianggap menyalahi aturan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua