Kekeliruan fatal bahkan dilakukan PN Jakarta Pusat ketika mereka-reka fakta yang tidak pernah diajukan JPU dan tidak didukung alat bukti. Dalam pertimbangannya, majelis hakim PN Jakarta Pusat berpendapat racun arsenic bukan masuk melalui minuman (welcome drink) berupa jus jeruk yang disodorkan sebelum take off, melainkan melalui penyajian makan malam (meal) berupa mie goreng yang telah disiapkan Oedi Irianto. Menurut majelis eksaminasi, hal itu merupakan fakta yang dimunculkan sendiri oleh hakim tanpa ada bukti.
Kejanggalan lain adalah soal pembuktian unsur berencana. Asumsi yang dibangun pengadilan adalah seakan-akan perencanaan pembunuhan dilakukan di dalam pesawat Garuda, setelah take off di Jakarta sampai Singapura. Pelakunya pun terbatas pada orang-orang yang berada dalam pesawat itu.
Majelis eksaminasi justru menengarai adanya perencanaan matang yang dilakukan sejumlah nama dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Garuda. Karena itu, majelis eksaminasi sangat menyayangkan tidak adanya tindak lanjut terhadap kemungkinan keterlibatan mereka.
Keterlibatan orang-orang BIN dan Garuda sebenarnya mulai tercium ketika TPF berhasil mengungkap siapa saja yang berkomunikasi dengan Pollycarpus, sebelum kematian Munir, 6 September 2004. Dan pada persidangan di PN Jakarta Pusat, kemungkinan keterlibatan BIN dan petinggi Garuda makin gamblang. Tapi ketika itu JPU tidak mengeksporasinya lebih jauh. Hakim juga tidak bertindak tegas terhadap keterangan-keterangan yang saling bertentangan.
Tak pelak, majelis eksaminasi menuding adanya reduksi fakta di setiap tingkatan proses hukum. Penyidik, penuntut dan majelis hakim dinilai memiliki peran dalam mereduksi fakta-fakta yang sebenarnya.
Kesimpulan dan Rekomendasi Majelis Eksaminasi
Kesimpulan
|
Rekomendasi
|
Penggunaan surat palsu oleh Pollycarpus bukan perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Di balik itu terdapat peluang untuk mengungkap lebih lanjut pembunuhan berencana terhadap Munir.
Terjadi peniadaan fakta berkaitan dengan unsur berencana di setiap tahap peradilan.
PN Jakarta Pusat memang keliru dalam memunculkan fakta yang tidak diajukan JPU dan tidak didukung alat bukti dalam pertimbangan putusannya.
MA tidak menggali lebih jauh kebenaraan materiil, padahal MA seharusnya tidak hanya berperan sebagai judex juris, tapi juga judex facti.
Bebasnya terdakwa dari dakwaan pembunuhan berencana terhadap Munir mengakibatkan terjadinya impunitas bagi para pelaku.
|
Kepolisian dan kejaksaan segera memeriksa Rohainil Aini dan Ramelga Anwar dari Garuda yang diduga terlibat pembuatan surat palsu Pollycarpus.
Kepolisian hendaknya menindaklanjuti temuan TPF mengenai permufakatan pembunuhan berencana terhadap Munir dengan memeriksa para pihak yang direkomendasikan TPF maupun yang sudah diperiksa di pengadilan tapi masih perlu digali lebih dalam.
Jika hasil penyidikan dilimpahkan ke pengadilan, hendaknya ketua pengadilan dan ketua MA menunjuk majelis yang kredibel, berintegritas, impartial yang berbeda dari majelis sebelumnya.
Jika nanti hasil penyidikan tersebut menghasilkan bukti yang menunjukkan keterkaitan Pollycarpus dalam pembunuhan berencana terhadap Munir, kejaksaan Agung hendaknya menggunakan bukti tersebut sebagai novum untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Jika Kejaksaan Agung nanti mengajukan PK, hendaknya majelis hakim PK menggali kebenaran materiil dan tidak hanya fokus pada judex juris.
|
Sumber: putusan eksaminasi
Desak JPU Ajukan PK
Dalam rekomendasinya, majelis eksaminasi menegaskan perlunya gebrakan kepolisian dan kejaksaan. Gebrakan tersebut diharapkan mendatangkan setidaknya dua hal: selain diseretnya tersangka baru, juga kemungkinan ditemukannya bukti baru yang bisa dijadikan novum oleh kejaksaan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK).
