Kecurigaan seperti itu memang tak aneh. Toh, publik terlanjur berprasangka adanya keterlibatan pihak intelijen. Memang ada kecenderungan pembebasan berencana terhadap para pihak yang terlibat dalam pembunuhan Munir. Tapi ini hanya analisis. Kita tak bisa membuktikan. Putusan MA sendiri telah melecehkan akal sehat publik, ungkap Irianto Subiakto.
Sementara itu, Suciwati mengaku sangat kecewa dengan tidak hadirnya para pihak terkait dalam pembacaan putusan eksaminasi. Tidak ada keseriusan untuk mengungkap pembunuhan Munir. Tidak ada sensitivitas. Persoalan ini hanya dianggap angin lalu, ujarnya. Dia berharap eksaminasi dapat menjadi pelajaran agar ke depan tragedi seperti ini tidak terulang.
Kesimpulan
|
Rekomendasi
|
Penggunaan surat palsu oleh Pollycarpus bukan perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Di balik itu terdapat peluang untuk mengungkap lebih lanjut pembunuhan berencana terhadap Munir.
Terjadi peniadaan fakta berkaitan dengan unsur berencana di setiap tahap peradilan.
PN Jakarta Pusat memang keliru dalam memunculkan fakta yang tidak diajukan JPU dan tidak didukung alat bukti dalam pertimbangan putusannya.
MA tidak menggali lebih jauh kebenaraan materiil, padahal MA seharusnya tidak hanya berperan sebagai judex juris, tapi juga judex facti.
Bebasnya terdakwa dari dakwaan pembunuhan berencana terhadap Munir mengakibatkan terjadinya impunitas bagi para pelaku.
|
Kepolisian dan kejaksaan segera memeriksa Rohainil Aini dan Ramelga Anwar dari Garuda yang diduga terlibat pembuatan surat palsu Pollycarpus.
Kepolisian hendaknya menindaklanjuti temuan TPF mengenai permufakatan pembunuhan berencana terhadap Munir dengan memeriksa para pihak yang direkomendasikan TPF maupun yang sudah diperiksa di pengadilan tapi masih perlu digali lebih dalam.
Jika hasil penyidikan dilimpahkan ke pengadilan, hendaknya ketua pengadilan dan ketua MA menunjuk majelis yang kredibel, berintegritas, impartial yang berbeda dari majelis sebelumnya.
Jika nanti hasil penyidikan tersebut menghasilkan bukti yang menunjukkan keterkaitan Pollycarpus dalam pembunuhan berencana terhadap Munir, kejaksaan Agung hendaknya menggunakan bukti tersebut sebagai novum untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Jika Kejaksaan Agung nanti mengajukan PK, hendaknya majelis hakim PK menggali kebenaran materiil dan tidak hanya fokus pada judex juris.
|
