Disadari Rudi Satriyo, pengajuan PK bukan perkara gampang. Secara legal formal, PK oleh jaksa tidak dimungkinkan, kacuali jika KUHAP direvisi. Tapi sudah ada yuresprudensi mengenai bolehnya jaksa mengajukan PK, yaitu dalam perkara Mukhtar Pakpahan dan Gandhi Memorial School, ujarnya.
Seide dengan Rudi, juru bicara Kejaksaan Agung Salman Maryadi juga mengungkapkan kemungkinan jaksa mengajukan PK. Berdasarkan teori interpretasi a contrario terhadap Pasal 263 KUHAP, pengajuan PK dimungkinkan oleh jaksa. Menurut pasal itu, permintaan PK dapat dilakukan bila ada bukti baru (novum), bukti yang bertentangan satu sama lain, dan kekhilafan hakim, ungkapnya.
Di pihak lain, Mohammad Assegaf, pengacara Pollycarpus, menegaskan bahwa PK oleh jaksa tidak bisa ditempuh. Walau dulu pernah ada contohnya, namun Assegaf menganggap hal itu tak lepas dari permainan politik belaka. Secara legal formal jelas tidak mungkin, tandasnya.
Assegaf sepakat dengan majelis eksaminasi yang menyatakan putusan kasasi MA memiliki kelemahan. Namun Assegaf mengaku tidak mengerti alasan yang dipakai majelis eksaminasi yang terlalu memojokkan Pollycarpus. Kalau mau obyektif, ujarnya, kelemahan putusan MA adalah satu rangkaian dengan amburadul-nya penyusunan BAP, dakwaan, hingga putusan pengadilan.
Terlalu sopan
Proses eksaminasi ini telah berjalan sejak akhir 2007 lalu. Pihak-pihak yang menggagasnya antara lain YLBHI dan Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM).
Meski cukup pedas dalam memberikan penilaian, tapi majelis eksaminasi masih dianggap kurang berani oleh mantan Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan. Majelis eksaminasi terlalu sopan. Mestinya perlu ada rekomendasi untuk memberhentikan hakim agung MA yang meloloskan Pollycarpus, kecuali hakim yang memilih dissenting opinion, cetusnya.
Keluhan Nababan tersebut tak sepenuhnya benar. Majelis eksaminasi bahkan berani mencurigai adanya upaya sistematis untuk membebaskan semua pihak yang terlibat. Kita sudah menduga MA akan membuat putusan seperti ini. Memang ada kecenderungan untuk membebaskan pembunuh Munir, ungkap Firmansyah Arifin. Dia kecewa terhadap pengadilan yang dinilainya sangat payah. Dalam kasus Akbar Tanjung, ujarnya, MA juga memeriksa judex facti, tapi dalam kasus Munir MA hanya fokus pada judex jurist.
