Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan (KPK) menetapkan Stepanus Robin Pattuju (SRP), seorang penyidik yang bertugas di lembaga rasuah itu sebagai tersangka kasus korupsi karena diduga melakukan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial (MS) terkait dengan pengurusan perkara korupsi. Ini adalah kali KPK menetapkan penyidiknya sendiri sebagai tersangka kasus korupsi.
Yang cukup menarik ternyata ada peran seorang pengacara bernama Maskur Husain (MH) dalam kasus ini. Dalam kronologi perkara yang dijelaskan Ketua KPK Firli Bahuri disebutkan Pada Oktober 2020, Stepanus melakukan pertemuan dengan M. Syahrial di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin di bilangan Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Aziz memperkenalkan Stepanus dengan Syahrial karena diduga memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap Penyidikan. Selain itu, pertemuan tersebut juga untuk meminta agar Stepanus dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.
Menindaklanjuti pertemuan di rumah Aziz kemudian Stepanus mengenalkan seorang pengacara bernama Maskur Husain kepada Syahrial untuk bisa membantu permasalahannya. Di sinilah peran dari Maskur dijelaskan oleh Firli. “SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar,” ujar Firli.
Syahrial menyetujui permintaan Stepanus dan Maskur Husain tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia (RA), yang tak lain merupakan teman dari saudara Stepanus. Selain itu Syahrial juga memberikan uang secara tunai kepada Stepanus hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp1,3 miliar.
“Pembukaan rekening bank oleh SRP dengan menggunakan nama RA dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif MH,” jelas Firli. (Baca: KPK Pecat Pegawai Curi Barang Rampasan Perkara Korupsi)
Setelah uang diterima, Stepanus kembali menegaskan kepada Syahrial dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK. “Dari uang yang telah diterima oleh SRP dari MS, lalu diberikan kepada MH sebesar Rp325 juta dan Rp200 juta,” terang Firli.
Tak hanya hanya itu, Masur juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp200 juta sedangkan Stepanus dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama Riefka sebesar Rp438 juta. Namun Firli tidak menjelaskan lebih jauh siapa pihak lain yang memberikan dan apakah juga pemberian tersebut berkaitan dengan pengurusan perkara.
Terkait dengan Stepanus, selain penanganan tindak pidana tersebut, Firli juga menyebut pihaknya akan melaporkan dugaan pelanggaran etik ini kepada Dewan Pengawas KPK. Atas terjadinya perkara ini FIrli juga mewakili lembaga menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh salah satu penyidiknya.
“Perilaku ini sangat tidak mencerminkan sikap Pegawai KPK yang harus menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Firli.
Selain itu ia juga meminta Kepada institusi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lainnya, kami mengimbau apabila ada pihak yang meminta fasilitas, uang, dan sebagainya, atas dalih penghentian perkara atau dalih lainnya, segera melapor kepada kepolisian setempat dan menginformasikan kepada KPK melalui Call Center 198 atau email [email protected].
Atas perbuatan tersebut, Stepanus selaku penyidik KPK dan Maskur Husain yang merupakan pengacara disangkakan sebagai penerima suap sesuai Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan M Syahrial selaku pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk keperluan penyidikan, KPK melakukan penahanan selama 20 hari ke depan kepada Stepanus dan Maskur. Untuk Stepanus ditahan di Rutan KPK Cabang Merah Putih sementara Maskur di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sementara Syahrial untuk sementara ini masih dalam proses pemeriksaan di Polres Tanjung Balai.
