Agenda Besar yang Tercecer tentang Desa
Berita

Agenda Besar yang Tercecer tentang Desa

Beberapa hal yang krusial di antaranya hubungan kepala desa dengan ‘lembaga legislatif desa', pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS dan pengaturan desa adat.

Hukumonline News
Hukumonline News
Her
Bacaan 2 Menit

 

Jalan ke arah sana sudah terbentang. Semua bermula dari gagasan merevisi muatan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini hendak dipecah menjadi tiga: UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilihan Kepala Daerah, dan UU Desa.

 

Berkaitan dengan Pilkada, pemerintah dan DPR telah berhasil merevisi UU No. 32 Tahun 2004 dengan memberi kesempatan calon perseorangan ikut andil dalam Pilkada. Sementara itu, karena bukan prioritas, UU Desa disusun belakangan.

 

 

Apa sih Desa itu?

 

Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945.

(UU No. 22 Tahun 1999 Bagian Umum, angka 9 butir 1)

 

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(UU No. 32 Tahun 2004  Ketentuan Umum, Pasal 1 Butir 12)

 

 

Hingga kini, draft RUU Desa belum tersusun. Bahkan naskah akademisnya pun baru dirancang. Beberapa materi yang diprediksi bakal memerlukan diskusi panjang adalah hubungan kepala desa dengan ‘lembaga legislatif desa', pengangkatan Sekretaris Desa (sekdes) sebagai PNS dan pengaturan desa adat.

 

Terkait dengan problem status sekdes yang harus PNS, Pemerintah sudah menerbitkan PP No. 45/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS. Saat ini, mayoritas dari sekitar 53 ribu sekdes belum berstatus PNS. Itu sebabnya beberapa waktu lalu ratusan sekdes datang ke Jakarta menggelar aksi demo.

 

LPM versus BPD

Lalu, muncullah usulan agar peran legislatif di desa dipegang oleh LPM. Kami dulu adalah LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), kata Panji Alam, Ketua LPM Padang. LKMD dibentuk pemerintah Orde Baru berdasarkan Keppres No. 28 Tahun 1980. Setelah rejim Orde Baru berakhir, organisasi ini ditata ulang dengan Keppres No. 49 Tahun 2001.

 

Dengan menjadi ‘badan legislatif desa', LPM akan menjadi mitra Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa. Namun keinginan LPM tidak gampang diwujudkan. Sebab, saat ini hampir seluruh desa sudah memiliki lembaga legislatif bernama Badan Perwakilan Desa (BPD).

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info