Agenda Besar yang Tercecer tentang Desa
Berita

Agenda Besar yang Tercecer tentang Desa

Beberapa hal yang krusial di antaranya hubungan kepala desa dengan ‘lembaga legislatif desa', pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS dan pengaturan desa adat.

Hukumonline News
Hukumonline News
Her
Bacaan 2 Menit

 

Anggota DPD Sri Kadarwati Aswin khawatir, LPM justru akan berebut lahan dengan BPD. Selain itu, ia mempertanyakan independensi LPM. Ia tak ingin lembaga ini justru dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu.

 

Panji alam mengatakan, agar tidak terjadi tumpang tindih, BPD sebaiknya dibubarkan. Soal, independensi LPM, menurutnya tidak berarti orang parpol tidak boleh menjadi pengurus LPM. Kita tidak bisa membatasi hak orang untuk berpolitik, ujar Ketua Partai Golkar Kota Padang ini.

 

Soal perlu tidaknya Sekdes diangkat menjadi PNS, DPD merasa belum mendapat masukan yang berarti. Ketika dimintai pendapatnya, para pengurus LPM justru tidak satu suara. Ada yang setuju Sekdes dijadikan PNS, ada pula yang menolak. Karena itu kami berencana membahas masalah ini dengan Badan Kepegawaian Nasional, ungkap Sri Kadarwati.

 

Mengenai desa adat, Mochtar berpandangan, harus juga diatur di UU Desa. Ia sepakat desa adat dengan berbagai ragam dan penyebutannya tetap dilestarikan. Tapi soal teknis administrasi harus disamakan dengan desa lain, jelasnya.

 

DPD akan terus mengumpulkan pandangan dari para pakar dan pemangku kepentingan. Diharapkan, dalam waktu dekat, naskah RUU Desa beserta naskah akademisnya bisa tersusun.Target kami Juli nanti kami bawa ke DPR, kata Wakil Ketua PAH I DPD, Hariyanti Syafrin.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info