Agendakan KLB, DKP INI Dorong Perubahan Kode Etik Notaris
Utama

Agendakan KLB, DKP INI Dorong Perubahan Kode Etik Notaris

Terdapat berbagai aspek yang perlu dimuat dalam kode etik notaris. Salah satunya terkait pelanggaran yang bersifat online di media sosial.

Ferinda K Fachri
Bacaan 4 Menit

Terlepas dari era keterbukaan dan demokrasi dewasa ini, menyatakan pendapat tentu menjadi hak setiap orang yang patut dihormati. Tetapi, dalam konteks Notaris, Firdhonal memandang pentingnya untuk bisa tetap menyatakan pendapat dengan tetap terukur. Misalnya, saat berkomentar di media sosial ataupun media lain harus tetap memastikan untuk menjaga nama baik profesi notaris.

Menurutnya, terus terjadi perkembangan yang berimplikasi pada hal-hal baru yang belum diatur dalam kode etik notaris. “Kemudian bagaimana kita menegakkan kode etik ini dengan cara melakukan upaya preventif, tidak semata DKP memberi sanksi. Tapi juga kita upayakan yang utama itu pembinaan agar tidak mengulang pelanggaran di kemudian hari. Itu akan kita optimalkan di masa yang akan datang.”

Firdhonal mengaku selama ini masih sering menjumpai pelanggaran kode etik yang terkadang Dewan Kehormatan Daerah atau Wilayah tidak menegakkan sebagaimana mestinya. “Ini mesti kita benahi agar penegakan kode etik itu betul-betul ditingkatkan di tingkat daerah dan wilayah sampai pusat,” lanjutnya.

Ia mengungkapkan sebetulnya rancangan perubahan kode etik notaris telah rampung sejak beberapa bulan lalu pada Kongres Luar Biasa (KLB) INI di Pekanbaru, Riau. Namun seperti diketahui, terjadi dinamika saat itu yang membuat perubahan kode etik belum dilakukan pembahasan.

“Tapi setelah Kongres ke-24 ini, kita akan jadwalkan lagi KLB. Agendanya mengubah Anggaran Dasar dan Kode Etik, di Anggaran Dasar itu memuat pemilihan secara i-voting, kemudian menguatkan lagi hal yang belum cukup di kode etik,” jelas Firdhonal.

DKP INI akan terus bekerja sama dengan Majelis Pengawas Notaris di tingkat pusat. Mengingat pengawasan terhadap norma etika dalam menjalankan jabatan berada pada Majelis Pengawasan Notaris.

“Kalau di kita (DKP) adalah penegakan kode etiknya. Bagaimana terjadi persaingan secara tidak sehat, jangan sampai terjadi di masa mendatang juga menjelekkan sesama notaris baik di media sosial, media cetak, ataupun secara lisan. Kemudian notaris tidak boleh secara terus-menerus di luar tempat kedudukannya.”

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info