“Jangan sampai dalam membuat akta, notaris melebihi batas-batas norma, jangan sampai terjadi hal-hal yang menjurus ke tindak pidana, itu kita jaga. Tentu jangan sampai juga melakukan pelanggaran kode etik, ini perlu aturan yang jelas.”
Sehubungan dengan sanksi, terdapat 3 jenis sanksi yang biasa diterapkan. Seperti skorsing, pemberhentian sementara, pemberhentian tidak hormat, dan teguran berupa tertulis dan lisan. Sebelum dikenakan sanksi, terlepas terbukti atau tidaknya seorang notaris melakukan pelanggaran kode etik, maka akan dipanggil terlebih dulu. Selanjutnya diberikan pembinaan berupa nasihat dan saran agar berhati-hati dalam menjalankan jabatan. Jika pelanggaran terus berulang, barulah dilakukan penegakan kode etik.
“Kita dari DKP maupun PP INI melihat perkembangan terhadap penegakan hukum aturan yang ada dalam UU Jabatan Notaris ini ada beberapa hal yang belum sempurna diatur. Terutama berkaitan dengan kewajiban notaris ini dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris bagaimana notaris wajib teliti (saksama).”
Sampai-sampai tak jarang notaris diduga melakukan tindak pidana. Padahal, notaris yang bersangkutan tidak tahu-menahu mengenai tindak pidana yang dimaksud. Jelas-jelas antara perdata dengan pidana mempunyai perbedaan yang amat jelas.
Terdapat pula pelanggaran-pelanggaran notaris yang harus diuraikan lebih lengkap. Mulai dari penafsiran terhadap pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat, dan lain-lain. Penambahan tata cara pembuatan akta itu harus dipertegas. Ada beberapa catatan lain mengenai UU Jabatan Notaris. Seperti tentang wilayah kerja, wilayah kedudukan, dan seterusnya. “Kalau nanti dipandang perlu UU Jabatan Notaris diusulkan disempurnakan.”
















