"Tugas ini berlaku baik dalam situasi normal maupun ketika terjadi ancaman krisis keuangan. Penugasan Gubernur BI dalam forum semacam itu baru sekarang ditegaskan dalam Undang-undang OJK karena forum atau komite sejenis ini, sejak model Dewan Moneter zaman Orde Baru, secara legal belum pernah sekuat sekarang posisinya," kata dia.
Hal tersebut sangat penting karena jika forum tersebut mengambil keputusan khususnya dalam situasi krisis tidak lagi dipersoalkan lagi secara politik.
Ketiga, menyangkut masalah mengamankan proses transisi Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. "Selain komunikasi lebih baik dengan asosiasi kami ingin juga kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan perbankan atau mau menelurkan kebijakan, BI juga undang kita, karena masa transisi dalam beberapa bulan akan diserahkan ke OJK," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengharapkan menteri keuangan pengganti Agus Martowardojo harus mampu beradaptasi secara cepat dalam menjaga kesehatan fiskal dan perekonomian nasional.
"Menkeu yang baru harus 'tune in' dengan situasi kabinet, memahami posisi sebagai Menkeu dan tidak perlu lagi bertanya sana-sini," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/3) malam.
Harry mengatakan, menteri keuangan yang baru memiliki target untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mengatasi ancaman krisis global, menyiapkan APBN-Perubahan serta mengawal penyerapan anggaran.
"Yang penting tidak boleh menghambat proses APBN-Perubahan, kalau iya berarti Presiden salah memilih orang," katanya.
Selain itu, anggota fraksi Partai Golkar ini mengharapkan, menteri keuangan mampu menjaga dan menjalin hubungan baik dengan mitra kerja di Komisi XI DPR.
Harry juga tidak mempermasalahkan apakah menteri keuangan tersebut berasal dari pejabat di Kementerian Keuangan ataukah tidak. "Tidak penting internal atau eksternal, yang penting 'tune in', begitu pak Agus (Martowardojo) mengundurkan diri," ujarnya.
