"Sekarang ini sudah langka menemukan orang-orang yang punya integritas tinggi, kepemimpinannya bagus, punya kapabilitas dan berani mengambil keputusan atau tegas. Itu tercermin dari sikapnya," kata Destry.
Menurut dia, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sangat diterapkan di Kementerian Keuangan oleh Agus, dibuktikan dengan Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan).
"Ia juga berani mendobrak permasalahan yang dialami Kementerian Keuangan seperti pembenahan sistem perpajakan, yang paling tidak membersihkan pajak dari oknum," ujarnya.
Ia mengatakan, sosok yang memiliki good governance memang dibutuhkan oleh Bank Indonesia ke depannya. Selain itu, lanjutnya, Agus juga memiliki latar belakang sebagai seorang bankir serta kemampuan makro prudensial yang baik selama ia menjabat sebagai Menteri Keuangan.
"Kalau dilihat, makro prudensial tidak terlepas dari masalah fiskal. Apalagi BI saat ini menerapkan instrumen surat utang negara, pastinya akan berkaitan dengan fiscal policy. Pak Agus punya modal itu, bagaimana konsekuensi kebijakan atas fiskal," ujar dia.
Di samping modal kemampuan di bidang makro ekonomi, Agus tak lepas dari kemampuannya bergelut di sektor mikro, yakni perbankan.
"Apalagi ke depannya memang antara BI dan OJK itu pasti akan bersinggungan di kebijakan makro prudentialnya dan kemampuan atau pengalaman Pak Agus sebagai bankir itu akan sangat membantu jadi ia bisa melihat kira-kira bagaimana dampak dari suatu kebijakan makro ke mikro atau sektor perbankan," ucapnya.
Namun, untuk menjaga stabilitas dan nilai tukar rupiah merupakan sebuah "pekerjaan rumah" bagi Gubernur BI yang baru terpilih mengingat gejolak di pasar keuangan akan terus terjadi.
"Pasti akan mempengaruhi stabilitas dan nilai tukar rupiah. Di sisi ini memang dibutuhkan strategi yang tepat bagi BI untuk mengeluarkannya, bagaimana menjada volatilitas di 'currency'," kata dia.
