Ahli lainnya, Candra Fajri mengatakan pengenaan pajak hiburan bagi pusat kebugaran (fitness center) bukan semata-mata income generation. Tetapi juga income regulation sebagai bentuk pengenaan pajak karena seseorang memiliki kemampuan daya beli pada tingkat tertentu yang mampu mengkomsumsi jenis produk tertentu.
Dia tegaskan pengenaan pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran sebagai bentuk income regulation. Hal ini juga sebagai bentuk keadilan yang dikenakan pada negara karena kemampuannya membeli produk tertentu. “Jadi, Pasal 42 ayat (2) huruf i UU PDRD tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945,” kata Candra.
Pengujian UU PDRD ini dimohonkan oleh PT Exertainment Indonesia, PT Fitindo Sehat Sempurna, PT Adhoa Relaksindo dan delapan pengelola diantaranya Aero Sutan Anwar, Antonius Ferry Rinaldo, Wahyu Widayat Jati, Ranses Sundjojo Grant Wiryadinata. Mereka merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf i, khususnya pada frasa “pusat kebugaran” karena dikenakan pajak hiburan.
Adanya frasa itu mengakibatkan kedudukan pemohon tidak sama dengan penyedia sarana prasarana kegiatan olahraga bidang lainnya. Menurut pemohon seolah-olah usaha industri olahraga yang menyediakan prasarana dan sarana sebagai salah satu jenis hiburan, bukan sebagai jenis olahraga. Akibatnya, setiap olahraga yang dilakukan di pusat kebugaran seoah-olah berbeda dengan setiap olahraga yang dilakukan di luar pusat kebugaran.
