Ahli Pidana Kritik Penerbitan Sprindik Dahlan Iskan
Berita

Ahli Pidana Kritik Penerbitan Sprindik Dahlan Iskan

Sprindik diterbitkan untuk satu perbuatan pidana.

HAG
Bacaan 2 Menit

“Berdasarkan pengembangan penyidikan terhadap 15 orang tersangka yang terlah disidik, telah diperkssa 37 orang saksi, 2 orang ahli, terdiri dari 1 orang ahli dari LKPP dan 1 dari BPKP, telah diperoleh Sirat dam barang bukti sebanyak 205 dokumen, yang dengan bukti- bukti itu telah ditemukan adanya peran tersangka Dahlan Iskan,” demikian isi jawaban dari Kejati DKI.

BPK Menghitung Kerugian Negara

Selain masalah sprindik, Mudzakkir juga memberi keterangan seputar kerugian negara dalam kasus ini. Ia berpendapat lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, jika tidak disertai bukti kerugian negara dari BPK, unsur korupsi dalam penyidikan belum terpenuhi.

”Penyidikan kasus korupsi harus dilengkapi audit investigasi yang pro-justitia yang hanya bisa dilakukan BPK. Jadi, yang diperlukan adalah audit investigasi BPK secara menyeluruh. Bukan sekadar menghitung apa yang ditemukan penyidik," jelasnya.

"Kalau sekadar menghitung, tiap orang mungkin bisa. Tapi, apakah dia punya kompetensi? Untuk menghitung yang rumit harus diserahkan kepada ahlinya. Penyidik boleh menyatakan adanya kerugian negara apabila misalnya disuruh beli sesuatu 5 buah namun hanya dibeli 1, maka itu penyidik boleh menyatakan ada kerugian negara. Tetapi apabila untuk menghitung pembangunan suatu bangunan yang mengakibatkan kerugian negara harus dihitung oleh ahlinya dalam hal ini BPK,” tegasnya.

Mengenai kewenangan menghitung kerugian negara, Tim Hukum Kejati berpedoman bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berwenang melakukannya. Jaksa menggunakan dalil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 31/PUU-X/2012 dalam pengujian UU KPK. Terkait dengan hal itu, Mudzakir berpendapat, sampai saat ini undang-undang tidak menyebutkan bahwa lembaga itu berwenang melakukan audit investigasi terhadap kerugian negara. “Putusan MK tersebut tidak menambah kewenangan dari BPKP,” ujarnya.

Pada sidang sebelumnya, dua belah pihak juga sempat berdebat seputar putusan MK. Bila kali ini tim kuasa hukum Kejati DKI Jakarta menggunakan Putusan MK dalam pengujian UU BPKP, tetapi pada sidang sebelumnya, tim kuasa hukum Kejati DKI Jakarta justru “menolak” putusan MK No 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan. Jaksa menilai putusan yang memasukan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan itu tidak berkekuatan hukum mengikat dan melampaui putusan MK.

Sampai saat ini, kasus gardu induk yang disangkakan kepada Dahlan memang belum dilengkapi bukti perhitungan kerugian negara dari BPK. Jaksa mendalilkan telah mendapat bukti kerugian negara dari BPKP. Laporan BPKP tersebut untuk empat proyek pembangunan gardu induk yang disangkakan kepada Dahlan dari sebanyak pembangunan 21 gardu induk.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info