Ahli Sarankan RSBI Dibubarkan
Berita

Ahli Sarankan RSBI Dibubarkan

Pemerintah menganggap delapan kali persidangan hanya berkutat pada persoalan praksis atau implementasi.

ASh
Bacaan 2 Menit

Ditambahkan Daoed, tak ada jaminan seorang yang jenius di bidangnya menguasai bahasa Inggris. “Saya pernah membaca ada pemenang Nobel dari Jepang yang tidak menguasai bahasa Inggris. Saya tahu benar, tidak sedikit lulusan S-1 ITB dan fakultas teknik lainnya hingga meraih gelar doktor lemah berbahasa asing,” imbuhnya. 

Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), H.A.R. Tilaar menilai RSBI mengadopsi benchmark dari negara-negara industri maju yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). “Mengambil benchmark dari negara-negara maju ini bertentangan dengan jiwa pendidikan nasional yang didasarkan kepada kebudayaan Indonesia,” kata Tilaar.

Menurutnya, sistem RSBI/RSBI bertentangan dengan roh semangat UUD 1945 karena sistem RSBI ini akan menggerus budaya bangsa dan mengikis rasa nasionalisme. “Keberadaan RSBI menampikan paham kebudayaan Indonesia yang merdeka yang merupakan karakter bangsa,” kata Tillar.

Menanggapi hal itu, Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Suyanto mewakili termohon mengatakan persidangan yang telah delapan kali berlangsung tersebut hanya berkutat pada persoalan praksis (implementasi).

Padahal pemohon meminta uji materi terhadap pasal 50 ayat (3). “Saya yakin Majelis tidak akan berpengaruh terhadap persoalan remeh temeh seperti ini,” ujarnya. Menurut dia, jika dalam tataran implementasi terdapat kekeliruan, maka akan ada perbaikan sistem. “Ini kan yang diperkarakan pengujian pasal atau norma, bukan implementasi norma.” 

Suyanto mengatakan, saat ini hanya sebanyak 1.300-an RSBI di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu hanya sebatas 0,65 persen dari seluruh sekolah yang ada Indonesia. Karena itu, kata Suyanto, pihaknya juga mempertanyakan perihal tuntutan keadilan dari jumlah itu. “Saya kira keadilan sudah diletakkan dalam prinsip penyelenggaraannya,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pengujian pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas ini dimohonkan sejumlah orang tua murid dan aktivis pendidikan yang mengaku tak bisa mengakses satuan pendidikan RSBI/SBI ini lantaran sangat mahal. Mereka adalah Andi Akbar Fitriyadi, Nadia Masykuria, Milang Tauhida (orang tua murid), Juwono, Lodewijk F Paat, Bambang Wisudo, Febri Antoni Arif (aktivis pendidikan).

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info