Kecerdasan buatan teknologi alias artificial intelligence (AI) menjadi kebutuhan dalam pelayanan publik seperti sektor kesehatan. Karenanya pemanfaatan AI dalam pelayanan kesehatan mesti dimaksimalkan seiring dengan penguatan regulasi yang mengaturnya.
Partner Dentons HPRP, Nashatra Prita, menekankan pentingnya regulasi yang adaptif agar pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di sektor kesehatan dapat berkembang tanpa menghambat inovasi bisnis.
Namun, ia mengingatkan penyedia jasa kesehatan, sebagai pihak yang menerima manfaat dari pasien, harus memastikan adanya persetujuan sebelum melakukan transfer data. Kepatuhan terhadap aspek legal ini menjadi krusial guna melindungi hak pasien sekaligus menjaga kepercayaan terhadap sistem kesehatan berbasis teknologi.
“Gap inilah yang perlu diisi dan diatur oleh regulasi,” jelas Nashatra dalam Diskusi Publik Dentons HPRP Law and Regulation Outlook 2025 “Masa Depan Sektor Strategis di Pemerintahan Baru: Zonasi Lahan Data Center dan Terobosan AI di Sektor Kesehatan”, Kamis (20/2/2025).
Baca juga:
- Pengembangan Data Center dan AI Butuh Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
- Indonesia Siap Jadi 'Raksasa' Data Center
Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam sektor kesehatan semakin berkembang dan tidak dapat dihindari. Teknologi ini berperan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kualitas pelayanan medis, sekaligus membantu mengatasi tantangan. Seperti keterbatasan tenaga medis, tingginya biaya layanan, serta kompleksitas pengelolaan data kesehatan.
Dalam dunia medis, penerapan kedokteran presisi berbasis AI memungkinkan identifikasi individu yang berisiko tinggi terkena kanker. Kemudian diagnosis subtipe kanker yang lebih spesifik, serta evaluasi respons pasien terhadap pengobatan tertentu.
















