Beberapa hak normatif yang dituntut para buruh ini antara lain jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) bagi buruh perempuan di bagian finishing, hak cuti haid, gaji bagi perempuan yang sedang cuti melahirkan, fasilitas dan sarana kesehatan, kenaikan tunjangan makan dan transportasi, serta pembayaran upah sesuai upah minimum kabupaten Bekasi.
Untuk menuntut hak normatif ini, para buruh membentuk serikat pekerja pada Februari 2011. Setelah tercatat di Disnaker Kabupaten Bekasi, serikat memberitahukan keberadaannya kepada perusahaan. Namun pihak manajemen menolak surat tanda terima pemberitahuan. Tak lama setelah itu, satu persatu para pengurus dan anggota serikat dipecat.
Kondisi ini memicu serikat untuk meminta audiensi dan perundingan bipartit kepada perusahaan di pertengahan Maret 2011, namun tidak pernah ditanggapi. Geram tak mendapat tanggapan, serikat memutuskan untuk melakukan mogok kerja yang dimulai pada 30 Maret 2011. Aksi mogok berhenti pada 4 April 2011 dan pekerja berniat melakukan aktifitas kerjanya. Namun mereka ditolak masuk karena perusahaan sudah menganggap mereka mengundurkan diri.
Kebijakan ini membuat permasalahan menjadi memanas. Keesokan harinya, 5 April 2011, pekerja kembali melakukan aksi demonstrasi dan mogok dengan mendirikan tenda-tenda di dalam dan di luar gerbang pabrik. Ketika aksi berlangsung, ada sekelompok orang yang membubarkan secara paksa. “Mereka dibubarkan oleh ormas,” tutur Sonny.
Atas perlakuan ini, para pekerja mengadukan ke Komnas HAM. Berdasarkan investigasinya, Komnas HAM pada Agustus 2011 lalu menyimpulkan adanya indikasi pelanggaran HAM yaitu pelanggaran kebebasan berserikat dan pelanggaran hak normatif.
Bila laporan ke Komnas HAM telah ditindaklanjuti dengan keluarnya rekomendasi, tidak demikian dengan laporan ke Polda Metro Jaya. Sampai bulan Agustus 2011, pihak Polda menyatakan masih melakukan penyidikan.
