Karena itu, AJI mentransfernya ke rekening Departemen Sosial (Depsos). Di sana ada rekening terbuka bagi masyarakat untuk kegiatan sosial, imbuh Sekretaris Umum AJI Indonesia Abdul Manan. AJI menyetornya kepada Depsos kemarin (10/7).
Heru memaparkan, dari dokumen yang terkumpul di arsip AJI, AJI tidak menemukan berkas proposal yang maju ke DKP maupun Rokhmin secara perorangan. Saat itu memang tidak masalah karena Pak Rokhmin diputuskan oleh panitia tidak bermasalah. Yang perlu dilihat adalah, Aji mengajukan proposal atau tidak. Dan ternyata, dari penelusuran kami, tidak ada proposal yang masuk ke DKP. Heru menjelaskan, dana tersebut diberikan oleh orang yang mengaku dekat dengan Rokhmin. Mungkin dia salah satu pembantunya di DKP, sambung Heru.
Kejadian ini tentu pukulan bagi AJI, organisasi yang selama ini membangun kampanye tolak amplop dan upah layak jurnalis. Ini kenyataan yang pahit yang harus kami beritahukan kepada publik, tutur Heru lirih.
Namun, Heru yakin reputasi AJI tetap terjaga. Kredibilitas dan eksistensi organisasi ini akan tetap berjalan sesuai dengan cita-cita para pendiri. Kami minta maaf kalau peristiwa ini menyakitkan kita semua. Kami tetap konsisten mendukung pemerintahan yang bersih.
Saat ini AJI sedang mempertimbangkan langkah ke depan untuk menindak penerima dana tersebut. Ada mekanisme internal yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Organisasi. Kasus ini tidak berkaitan dengan karya jurnalistik. Akan kita perlakukan secara keorganisasian. Dan yang penting, ini tidak ada kasus korupsi secara pribadi, sambung Heru.
Heru tak bersedia menyebutkan siapa sajakah panitia yang terlibat. Alasan Heru, kasus ini sudah diambil alih oleh organisasi.
Ketua AJI Jakarta Jajang Jamaludin menjelaskan, AJI belum menyimpulkan asal dana tersebut, apakah dari Rokhmin pribadi atau dari DKP. Karena, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tak ada nama Aliansi Jurnalis Independen sebagai lembaga.