"Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan kesejahteraannya, penting juga bagi negara dan seluruh bangsa ini untuk terus menerus menjaga kehormatan dan keluhuran martabat dan perilaku hakim," ujarnya.
Lies mengatakan, gaji, tunjangan atau kesejahteraan hakim seharusnya tidak lagi menjadi persoalan sehingga hakim dapat tenang bekerja dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan nyaman.
Seperti diberitakan Hukumonline sebelumnya, Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) terus melancarkan aksinya dengan mengadvokasi soal kesejahteraan para hakim ke sejumlah pemangku kepentingan. Mulai DPR hingga kementerian dan lembaga. Selain itu, Solidaritas Hakim Indonesia mengajak publik luas untuk mengawal integritas para hakim di seluruh Indonesia.
“Kami bukan hanya menginginkan naik gaji, tapi hal ini juga ingin meningkatkan independensi kekuasaan kehakiman. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan, kami juga mendorong masyarakat juga terlibat dan partisipatif dalam urusan pengadilan,” ujar salah juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Catur Alfath Satriya saat melakukan kunjungan ke kantor Hukumonline, Rabu (9/10).
Kunjungan Solidaritas Hakim Indonesia menjadi rangkaian dari aksi cuti hakim secara bersama sejak 7-11 Oktober sebagai bentuk protes atas kesejahteraan hakim yang jauh dari harapan sejak 2012. Dalam kunjungan tersebut, Catur Alfath Satriya didampingi Agus Adhari, Abdul Azis, Ali Ramdhani, dan Yoshito Siburia.
Catur melanjutkan, di tengah perkembangan teknologi saat ini, pengawalan publik sangat berpengaruh signigfikan menjaga integritas hakim. Tak dipungkiri kenaikan gaji hakim menjadi salah satu tuntutan Solidaritas Hakim Indonesia. Namun Catur menegaskan, tuntutan kenaikan gaji hakim tidak dipandang miring
“Kami juga menyadari ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat untuk memperkuat pengadilan,” ujar pria yang menjabat hakim di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Sumatera Utara itu.
