Ia menyebutkan, Indonesia pun terjebak dalam situasi dilema. “Kalau Indonesia mau pilih seperti China untuk melawan dengan tarif balasan, itu sangat berisiko. Atau bisa juga diam saja, tidak minta keringanan apa-apa. Tapi keduanya punya konsekuensi. Jadi ya mau tidak mau, negosiasi adalah opsi paling masuk akal saat ini,” kata Aria yang juga Ketua Bidang Penelitian di Ikatan Keluarga Alumni Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (IKA DH UPH).
Lebih lanjut, Aria mengatakan bahwa langkah pemerintah Indonesia sejauh ini belum bisa dinilai sepenuhnya benar atau salah. “Kita nggak bisa nebak langkah apa yang akan diambil pemerintah Amerika ketika kita datang ke sana. Tapi saya dengar, kemarin pemerintah Amerika sudah menyetujui untuk meringankan tarif untuk Indonesia. Itu kabar baik. Tapi tetap saja, semua ini sangat tidak bisa diprediksi,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pernyataan pemerintah yang pernah menyampaikan bahwa kontribusi ekspor ke AS tidak terlalu signifikan terhadap PDB Indonesia. Meski begitu, Aria menilai bahwa peran Amerika Serikat dalam perdagangan global tetap tidak bisa diabaikan.
“Meskipun kontribusinya kecil, saya setuju sih bahwa Indonesia nggak terlalu banyak jualan ke Amerika. Sekarang aja pabrik-pabrik seperti Nike sudah pindah ke Vietnam. Tapi pada prinsipnya nggak ada negara di dunia ini yang bisa afford untuk tidak berdagang dengan Amerika,” katanya.
Amerika, menurut Aria, tetap merupakan pasar dengan daya serap luar biasa. “Mereka pembeli besar, punya ekonomi besar, penduduk banyak dan kemakmurannya tinggi. Jadi apapun produk yang dijual ke sana, pasti ada yang beli. Itu realitas yang harus kita hadapi,” imbuhnya.
Ia mengingatkan bahwa praktik seperti ini membahayakan sistem perdagangan global. Berbeda dengan dahulu sistem perdagangan itu berbasis pada aturan atau rules-based. Sekarang berubah jadi berbasis pada tekanan politik, bahkan negara sekutu terdekat Amerika pun dikenai tarif. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan saat ini tidak lagi dijalankan secara setara.
“This is unprecedented. Belum pernah ada presedennya. Dulu semua dinegosiasikan secara baik-baik di forum multilateral seperti WTO. Sekarang berubah menjadi tekanan satu arah dari negara kuat kepada negara-negara lain,” pungkas Aria.
