Dunia hukum Amerika Serikat tengah menghadapi gelombang ketegangan baru setelah Presiden Donald Trump menerbitkan serangkaian perintah eksekutif (Executive Order) yang menyasar sejumlah firma hukum besar di negara tersebut. Langkah ini dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap firma-firma yang sebelumnya pernah menangani kasus hukum atau mendukung upaya politik yang berseberangan dengan Trump.
Beberapa firma hukum ternama, seperti Perkins Coie, Jenner & Block, Milbank, hingga Skadden Arps, secara langsung terkena dampak dari kebijakan tersebut. Trump menuduh firma-firma tersebut telah memperalat sistem hukum untuk menjatuhkan pemerintahannya. Sebagai respons, pemerintahannya mengeluarkan perintah eksekutif yang membatasi kerja sama firma-firma tersebut dengan pemerintah federal dan mengancam pencabutan izin keamanan para pengacara mereka.
Salah satu firma yang menjadi sasaran awal adalah Paul, Weiss, yang sebelumnya sempat dikritik karena hubungan profesional salah satu mantan pengacaranya, Mark Pomerantz, dengan penyelidikan keuangan Trump. Setelah mendapat tekanan dari pemerintah, firma ini akhirnya menyepakati kerja sama dengan Gedung Putih, termasuk menyediakan bantuan hukum gratis senilai USD40 juta dolar untuk mendukung program-program pemerintah, seperti bantuan bagi veteran dan upaya melawan antisemitisme.
Baca Juga:
- Advokat Ini Sarankan Pemerintah Bertindak Cepat Respons Kebijakan Tarif Trump
- Tarif Amerika Picu Krisis Global, Pemerintah Bersiap Ambil Peluang Baru Perdagangan dan Investasi
Paul, Weiss juga setuju untuk tidak lagi menerapkan kriteria keberagaman dalam proses rekrutmen dan promosi, serta menangani perkara pro bono yang mencerminkan berbagai pandangan politik masyarakat.
“Paul, Weiss telah sepakat untuk menangani berbagai perkara pro bono yang mencerminkan beragam pandangan politik di masyarakat,” tulis Gedung Putih, dikutip dari AP News.
Firma lain, Milbank, juga mengambil langkah serupa. Firma yang bermarkas di New York itu menyetujui pemberian bantuan hukum gratis senilai USD100 juta dolar untuk program-program pemerintah. Mereka juga menyatakan tidak akan lagi menggunakan sistem perekrutan berbasis keberagaman.
