Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar yang menjadi terdakwa korupsi penanganan sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada) membeberkan jasa-jasanya selama ini di bidang hukum, melalui pledoinya yang dibacakan Senin (23/6).
Akil menyebut sejumlah “prestasinya” selama berkarir sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004 dan 2004-2009 dan menjadi hakim konstitusi sejak 2008 hingga akhirnya berhenti setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya memulai karir sebagai politisi yang aktif dalam reformasi negara ini di antaranya terlibat perubahan konstitusi amandemen I tahun 1999 sampai amandemen IV tahun 2002. Saya terlibat dalam hampir seluruh legislasi," jelasnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Di antaranya adalah UU Pemberantasan Tipikor, UU KPK, termasuk memimpin seleksi pimpinan KPK periode pertama dan kedua, UU Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, UU Komisi Yudisial, UU Advokat.
UU Kekuasaan Kehakiman dan empat badan peradilan, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, UU HAM, UU Pengadilan Ad Hoc, UU Narktika dan Psikotropika, UU Terorisme, UU Pemerintah Daerah, UU Otonomi khusus Papua, UU Pemerintahan Aceh, UU pemilu, UU konvensi PBB menentang kejahatan internasional yang terorganisasi, UU Imigrasi dan masih banyak UU lainnya.
"Saya juga memimpin langsung ketua panja 'fit and proper test' kapolri, hakim agung, komisioner KY, LPSK, KPU, anggota tim penandatangan perdamaian RI dan GAM di Helsinki, pemberian amnesti dan abolisi kepada eks anggota di DI/TII, eks anggota GAM," ungkap Akil.
Dalam nota pembelaan atau pledoi bertajuk “Saya Bukan Malaikat tapi Bukan Pecundang”, Akil juga sudah malang melintang di dunia advokat selama 25 tahun. Ia mengaku sudah berulang kali mendampingi klien mengajukan pembelaan bagi mereka. Satu di antaranya, adalah kasus “pengadilan sesat” terhadap tiga petani di Kalimantan.
“Saya melakukan pembelaan dengan mengajukan peninjauan kembali terhadap tiga petani miskin di Pengadilan Negeri Ketapang akibat kesalahan vonis yang dijatuhkan," ungkap Akil.
Ketiga terpidana tersebut bernama Lingah, Pacah dan Sumir kemudian kasus ini oleh beberapa media nasional diberitakan dan kemudian diterbitkan menjadi buku "Linggah, Pacah dan Sumir Menggapai Keadilan".
"Dalam melaksanakan perjalanan tersebut, saya tidak dibayar, cuma-cuma, prodeo. Hari ini pertama dan terakhir bagi hidup saya, saya harus menyusun pembelaan untuk diri saya sebagai terdakwa di KPK. Saya juga didampingi kuasa hukum yang tidak dibayar sepeser pun, cuma-cuma, prodeo," tambah Akil.
Lebih lanjut, Akil mengaku tidak bermaksud membanggakan diri tapi mengingatkan setidaknya ada hal positif yang ia sumbangkan untuk negara.
Karena pada sidang pembacaan tuntutan pekan lalu, jaksa penuntut umum KPK menilai tidak ada hal yang meringankan bagi dirinya.
"Sejak menjadi hakim konstitusi saya turut mengambil andil dalam menyelesaikan perkara yang diajukan oleh warga negara hingga 613 perkara dan perkara pilkada hingga saat saya diputus sudah berjumlah 615 perkara. Saya tidak bermaksud mencari popularitas, tapi semata-mata mengungkapkan fakta tentang diri saya tanpa pretensi apapun," tambah Akil.
Sekadar mengingatkan, Akil dituntut seumur hidup dan denda Rp10 miliar karena menerima hadiah terkait pengurusan sengketa pilkada di MK dan tindak pidana pencucian uang.
Akil menyebut sejumlah “prestasinya” selama berkarir sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004 dan 2004-2009 dan menjadi hakim konstitusi sejak 2008 hingga akhirnya berhenti setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya memulai karir sebagai politisi yang aktif dalam reformasi negara ini di antaranya terlibat perubahan konstitusi amandemen I tahun 1999 sampai amandemen IV tahun 2002. Saya terlibat dalam hampir seluruh legislasi," jelasnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Di antaranya adalah UU Pemberantasan Tipikor, UU KPK, termasuk memimpin seleksi pimpinan KPK periode pertama dan kedua, UU Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, UU Komisi Yudisial, UU Advokat.
UU Kekuasaan Kehakiman dan empat badan peradilan, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, UU HAM, UU Pengadilan Ad Hoc, UU Narktika dan Psikotropika, UU Terorisme, UU Pemerintah Daerah, UU Otonomi khusus Papua, UU Pemerintahan Aceh, UU pemilu, UU konvensi PBB menentang kejahatan internasional yang terorganisasi, UU Imigrasi dan masih banyak UU lainnya.
"Saya juga memimpin langsung ketua panja 'fit and proper test' kapolri, hakim agung, komisioner KY, LPSK, KPU, anggota tim penandatangan perdamaian RI dan GAM di Helsinki, pemberian amnesti dan abolisi kepada eks anggota di DI/TII, eks anggota GAM," ungkap Akil.
Dalam nota pembelaan atau pledoi bertajuk “Saya Bukan Malaikat tapi Bukan Pecundang”, Akil juga sudah malang melintang di dunia advokat selama 25 tahun. Ia mengaku sudah berulang kali mendampingi klien mengajukan pembelaan bagi mereka. Satu di antaranya, adalah kasus “pengadilan sesat” terhadap tiga petani di Kalimantan.
“Saya melakukan pembelaan dengan mengajukan peninjauan kembali terhadap tiga petani miskin di Pengadilan Negeri Ketapang akibat kesalahan vonis yang dijatuhkan," ungkap Akil.
Ketiga terpidana tersebut bernama Lingah, Pacah dan Sumir kemudian kasus ini oleh beberapa media nasional diberitakan dan kemudian diterbitkan menjadi buku "Linggah, Pacah dan Sumir Menggapai Keadilan".
"Dalam melaksanakan perjalanan tersebut, saya tidak dibayar, cuma-cuma, prodeo. Hari ini pertama dan terakhir bagi hidup saya, saya harus menyusun pembelaan untuk diri saya sebagai terdakwa di KPK. Saya juga didampingi kuasa hukum yang tidak dibayar sepeser pun, cuma-cuma, prodeo," tambah Akil.
Lebih lanjut, Akil mengaku tidak bermaksud membanggakan diri tapi mengingatkan setidaknya ada hal positif yang ia sumbangkan untuk negara.
Karena pada sidang pembacaan tuntutan pekan lalu, jaksa penuntut umum KPK menilai tidak ada hal yang meringankan bagi dirinya.
"Sejak menjadi hakim konstitusi saya turut mengambil andil dalam menyelesaikan perkara yang diajukan oleh warga negara hingga 613 perkara dan perkara pilkada hingga saat saya diputus sudah berjumlah 615 perkara. Saya tidak bermaksud mencari popularitas, tapi semata-mata mengungkapkan fakta tentang diri saya tanpa pretensi apapun," tambah Akil.
Sekadar mengingatkan, Akil dituntut seumur hidup dan denda Rp10 miliar karena menerima hadiah terkait pengurusan sengketa pilkada di MK dan tindak pidana pencucian uang.
