Alexander berpendapat tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan hanya berlaku untuk pelaku pasif, bukan pelaku aktif. Dalam hal ini, Akil sudah mencoba membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Mengingat peristiwa sudah terjadi cukup lama, tidak tertutup kemungkinan Akil lupa asal usul harta kekayaannya.
Walau Alexander tidak meyakini keseluruhan pembuktian Akil, perampasan harta kekayaan tidak dapat dilakukan hanya karena pembuktian Akil dinilai tidak logis atau harta kekayaan Akil menyimpang dari profil. Alasan seperti itu dipandang Alexander tidak sesuai UUD 1945, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan.
Mengingat ada dua hakim anggota yang menyatakan dissenting opinion, majelis memutus dengan suara terbanyak. Tamsil menjelaskan pendapat kedua hakim itu menjadi salah satu alasan mengapa Akil keberatan dengan penerapan UU TPPU. “Jelas kan itu karena perkara kemarin juga putusan hakimnya dissenting,” ujarnya.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mempersilakan Akil untuk mengajukan uji materi ke MK. Menurut Bambang, pengajuan uji materi ke MK merupakan hak setiap warga negara, tidak terkecuali Akil. Ia merasa yakin penuntut umum KPK memiliki kewenangan untuk menuntut perkara TPPU.
“Judicial review merupakan hak warga negara, maka siapapun punya hak untuk itu. UU KPK sendiri sudah lebih dari 15 kali di-judicial review. Jadi, jika ada UU TPPU di-judicial review, tentu bisa saja. Yang perlu dilakukan KPK adalah menyiapkan sebaik dan secermat mungkin bila proses judicial review itu kelak dilakukan,” tuturnya.
Sekedar mengingatkan, kewenangan jaksa KPK menuntut perkara TPPU kerap dipermasalahkan sejumlah pengacara dalam sejumlah sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Bahkan, ada beberapa hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang sepakat bahwa jaksa KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara TPPU.
Dalam putusan Luthfi Hasan Ishaaq misalnya. Dua hakim ad hoc I Made Hendra dan Joko Subagyo menyatakan dissenting opinion karena menganggap jaksa KPK tidak berwenang menuntut perkara TPPU. Keduanya menganggap tidak ada satupun ketentuan dalam UU TPPU yang menyebutkan kewenangan jaksa KPK menuntut perkara TPPU.
Dalam UU TPPU disebutkan bahwa pemblokiran dan penuntutan menjadi kewenangan jaksa yang berada di bawah Jaksa Agung. Sementara jaksa KPK diangkat dan diberhentikan pimpinan KPK. Walau KPK berwenang menggabungkan penyidikan perkara korupsi dan TPPU, bukan berarti jaksa KPK berwenang menuntut TPPU.
Kedua hakim ad hoc itu menilai jaksa KPK harus melimpahkan perkara TPPU kepada jaksa pada Kejaksaan Negeri. KPK tidak boleh menginterpretasikan sendiri kewenangannya jika tidak diatur dalam UU TPPU. Kewenangan jaksa KPK menuntut perkara TPPU harus diatur secara jelas sebagai legitimasi penuntutan TPPU yang dilakukan jaksa KPK.
Kemudian, keduanya berpendapat, jika setiap penegak hukum dapat menginterpretasikan sendiri kewenangannya, dikhawatirkan penegak hukum lainnya, seperti Polri bisa melakukan penuntutan TPPU. Adapun alasan peradilan cepat dan biaya murah yang sering dijadikan pembenaran dianggap tidak dapat diterima.
