Proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) bukan sekadar langkah diplomatik atau formalitas keanggotaan. Pemerintah menekankan aksesi dirancang sebagai katalisator transformasi ekonomi nasional mencakup reformasi menyeluruh pada regulasi dan tata kelola negara. Tercatat 240 instrumen hukum di 32 bidang kebijakan menjadi objek penyesuaian agar sejalan dengan standar dan praktik terbaik OECD.
Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menempatkan transformasi sebagai agenda utama. Salah satu upaya konkretnya adalah proses aksesi ke OECD yang kini memasuki tahapan krusial. Proses ini diyakini bakal mendorong perbaikan menyeluruh sistem hukum dan kebijakan publik nasional.
“Ini bukan semata-mata soal menjadi anggota OECD. Sejak awal, kita desain proses ini sebagai pengungkit transformasi ekonomi, termasuk dalam aspek regulasi,” Susiwijono dalam sebuah forum diskusi, Senin (28/7/2025).
Baca juga:
- DJKI Beri Dukungan Kepada UMK Melalui Aksesi Nice Agreement
- Indonesia Resmi Gabung di Komite Persaingan OECD
Salah satu pencapaian penting, diserahkannya dokumen initial memorandum oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann dalam forum Dewan Menteri OECD di Paris, Juni lalu. Dokumen ini merupakan hasil gap analisis terhadap 240 instrumen hukum Indonesia, yang menjadi basis bagi evaluasi teknis oleh 25 komite pakar OECD.
“Sekitar 90 persen standar dan praktik kita sudah sejalan. Tapi tentu ada ruang perbaikan. Terutama dari sisi penyesuaian regulasi dan kebijakan lintas sektor,” tambah Susiwijono.
Pemerintah telah membentuk Tim Nasional OECD melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024, yang melibatkan 64 kementerian/lembaga serta mitra non-pemerintah. Salah satu aspek penting dari proses aksesi ini adalah keterlibatan aktif berbagai aktor hukum dan kebijakan publik dalam memastikan penyesuaian regulasi tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip negara hukum.
















