Untuk perlindungan terhadap tim advokasi, Maruli mengatakan UU Advokat dan UU Bantuan Hukum memberi jaminan terhadap advokat untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka memberi bantuan hukum. Polisi tidak boleh menghalang-halangi tugas tim advokasi yang melaksanakan tugas, begitu pula sebaliknya, tim juga tidak boleh menghalangi polisi yang bertugas. “Kami sudah menjelaskan itu dalam surat yang kami layangkan kepada Kapolri,” tukasnya.
Anggota tim advokasi dari KontraS Surabaya, Fatkhul Khoir, menjelaskan serikat buruh di Jawa Timur baru akan melakukan konsolidasi dalam waktu dekat. Setelah konsolidasi itu tim advokasi di Jawa Timur akan menyiapkan upaya-upaya yang perlu ditempuh dalam melakukan pendampingan dan bantuan hukum terhadap buruh yang melaksanakan aksi unjuk rasa dan mogok kerja nasional di wilayah Jawa Timur.
Pria yang disapa Djuir itu mengatakan menjelang mogok kerja nasional serikat buruh di Jawa Timur beberapa kali melakukan demonstrasi yang terpusat di kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya (gedung Grahadi). Selain menuntut PP Pengupahan dicabut, serikat buruh di Jawa Timur menuntut kenaikan upah minimum dan upah minimum sektoral. Misalnya, menuntut kenaikan upah minimum kota Surabaya dari Rp2,7 juta jadi Rp3,5 juta.
Dari pemantauan yang dilakukan tim dalam setiap unjuk rasa buruh di Jawa Timur, terutama di kota Surabaya itu Djuir mengatakan tindakan aprat kepolisian yang mengawal kegiatan itu masih dalam tahap wajar. Sesuai dengan amanat UU Polri dan berbagai Peraturan Kaporli (Perkap) yang mengatur tentang penanganan aksi unjuk rasa.
“Sampai sejauh ini kepolisian masih sesuai koridor dalam menangani unjuk rasa buruh. Tidak ada kekerasan dan penangkapan oleh polisi terhadap buruh, tidak seperti penanganan aksi buruh di Jakarta beberapa waktu lalu itu yang menolak PP Pengupahan,” urainya.
Djuir menjelaskan sampai saat ini tim advokasi belum berencana melayangkan surat kepada pihak kepolisian di Jawa Timur terkait rencana mogok kerja nasional. Namun, tim terus melakukan komunikasi aktif dengan jajaran kepolisian di Jawa Timur. Ia memperkirakan aksi mogok kerja nasional itu akan melibatkan puluhan ribu buruh dari seluruh Jawa Timur dengan titik kumpul di Gedung Grahadi, Surabaya.