Jangan dipukul rata
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan kalangan buruh menyesalkan kebijakan ini. Surat Edaran ini memicu buruh untuk lebih lantang bersuara menolak, bukan hanya UU Cipta Kerja tapi juga kebijakan upah minimum tahun 2021 ini. "Menaker tidak sensitif terhadap nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata," kata Said Iqbal.
Iqbal tidak menutup mata ada pengusaha yang bisnisnya terdampak pandemi. Tapi kondisi buruh jauh lebih sulit dan susah ketimbang pengusaha. Pemerintah harusnya bersikap adil antara lain dengan menaikan upah minimum. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur mekanisme penangguhan jika pengusaha tidak mampu menaikan upah minimum. "Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.
KSPI menghitung sedikitnya ada 4 alasan pentingnya kenaikan upah minimum 2021. Pertama, jika upah minimum tidak naik, ini membuat situasi semakin memanas. Apalagi saat ini kalangan masyarakat sipil termasuk elemen buruh masih terus memperjuangkan penolakan UU Cipta Kerja. Kebijakan ini memicu demonstrasi lebih besar.
Kedua, alasan upah minimum tidak naik karena pertumbuhan ekonomi minus, menurut Iqbal tidak tepat. Pemerintah seharusnya membandingkan kondisi saat ini dengan krisis yang terjadi tahun 1998-2000. "Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," paparnya.
Ketiga, mandeknya kenaikan upah minimum akan berdampak terhadap daya beli masyarakat menjadi semakin turun. Akibatnya konsumsi masyarakat ikut turun dan berdampak negatif terhadap perekonomian. Keempat, tidak semua perusahaan kesulitan akibat terdampak Covid-19. Oleh karena itu lebih tepat jika kenaikan upah dilakukan secara proporsional.
Tidak wajib dipatuhi
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar, menilai SE Menaker ini sifatnya imbauan, bukan regulasi yang wajib dipatuhi Gubernur. UU No.13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu menegaskan yang memiliki hak prerogatif untuk menetapkan upah minimum adalah Gubernur.
“Sehingga bisa saja gubernur menetapkan upah minimum tidak mengikuti edaran itu. Ini bukan hal baru karena setiap kenaikan upah minimum ada gubernur yang menetapkan upah minimum tidak sesuai dengan imbauan Menaker,” kata dia.
