Timboel melihat permintaan Menaker untuk tidak menaikkan upah minimum 2021 didasari oleh perhitungan 64 item kebutuhan hidup layak (KHL). Tapi ketika menghitung KHL itu, kualitas setiap item diturunkan sehingga ketika dijumlah berdasarkan data BPS hasilnya tidak mengalami kenaikan. Cara ini menurut Timboel tidak tepat dan tidak obyektif jika melihat kondisi riil masyarakat.
“Saya menilai hal tersebut dilakukan pemerintah hanya untuk mencapai target yaitu tidak ada kenaikan upah minimum tahun 2021. Ini tidak fair,” tegasnya.
Mengacu data BPS dari Januari-Agustus 2020, tingkat inflasi mencapai 0,93 persen. Sementara tingkat inflasi dari tahun ke tahun (yoy) dari Agustus 2019 ke Agustus 2020 sebesar 1,32 persen. Data ini harusnya dapat digunakan Gubernur untuk mempertimbangkan kenaikan upah minimum tahun 2021 walaupun hanya berkisar inflasi sekitar 1,5-2 persen.
Menurut Timboel, kenaikan upah minimum akan berdampak positif karena daya beli buruh tidak tergerus inflasi, sehingga buruh dan keluarganya bisa mempertahankan tingkat konsumsi. “Dengan tingkat konsumsi yang tidak turun tentunya akan mendukung tingkat konsumsi agregat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Konsumsi agregat mendukung 55–60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya.
