Alasan Pemerintah Tak Menaikan Upah Minimum Tahun 2021
Utama

Alasan Pemerintah Tak Menaikan Upah Minimum Tahun 2021

Pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian pada masa pandemi Covid-19 dan kemampuan perusahaan memenuhi hak buruh. Pengusaha menyambut baik kebijakan ini. Sebaliknya kalangan buruh menolak yang menilai SE Menaker tidak wajib dipatuhi Gubernur.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: RES
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: RES

Belum tuntas penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja, kali ini pemerintah menerbitkan kebijakan baru yakni tidak menaikan upah minimum untuk tahun 2021. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021. Surat tertanggal 26 Oktober 2020 itu ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan surat edaran ini diterbitkan untuk memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh sekaligus menjaga kelangsungan usaha. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Ida mengatakan latar belakang terbitnya surat edaran ini karena pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak buruh, termasuk dalam membayar upah. “Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Ida Fauziyah dalam keterangannya, Selasa(27/10/200).

SE Menaker ini memuat 3 poin yang ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia. Pertama, melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Kedua, melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Menurut Ida, edaran ini merupakan jalan tengah yang diambil pemerintah dengan menjaga perlindungan pengupahan, dan keberlangsungan usaha. Dia menjelaskan edaran ini terbit mengacu kajian yang dilakukan secara mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan.

"Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui subsidi gaji/upah. Sesungguhnya bantuan sosial sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah yang sudah dilakukan," kata Ida. (Baca Juga: Membahas Rancangan PP Ketenagakerjaan, Buruh Tetap Menolak UU Cipta Kerja)

Ketua bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo, Harijanto, mengatakan kebijakan ini sangat membantu dunia usaha untuk bangkit dan semangat lagi berusaha. Hal ini membuktikan kita semua mau berkorban demi Negara Kesatuaan Republik Indonesia (NKRI). “Ketika semua kesusahan, pemerintah harus hadir,” ujarnya.

Jangan dipukul rata

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan kalangan buruh menyesalkan kebijakan ini. Surat Edaran ini memicu buruh untuk lebih lantang bersuara menolak, bukan hanya UU Cipta Kerja tapi juga kebijakan upah minimum tahun 2021 ini. "Menaker tidak sensitif terhadap nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata," kata Said Iqbal.

Iqbal tidak menutup mata ada pengusaha yang bisnisnya terdampak pandemi. Tapi kondisi buruh jauh lebih sulit dan susah ketimbang pengusaha. Pemerintah harusnya bersikap adil antara lain dengan menaikan upah minimum. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur mekanisme penangguhan jika pengusaha tidak mampu menaikan upah minimum. "Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.

KSPI menghitung sedikitnya ada 4 alasan pentingnya kenaikan upah minimum 2021. Pertama, jika upah minimum tidak naik, ini membuat situasi semakin memanas. Apalagi saat ini kalangan masyarakat sipil termasuk elemen buruh masih terus memperjuangkan penolakan UU Cipta Kerja. Kebijakan ini memicu demonstrasi lebih besar.

Kedua, alasan upah minimum tidak naik karena pertumbuhan ekonomi minus, menurut Iqbal tidak tepat. Pemerintah seharusnya membandingkan kondisi saat ini dengan krisis yang terjadi tahun 1998-2000. "Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," paparnya.

Ketiga, mandeknya kenaikan upah minimum akan berdampak terhadap daya beli masyarakat menjadi semakin turun. Akibatnya konsumsi masyarakat ikut turun dan berdampak negatif terhadap perekonomian. Keempat, tidak semua perusahaan kesulitan akibat terdampak Covid-19. Oleh karena itu lebih tepat jika kenaikan upah dilakukan secara proporsional.

Tidak wajib dipatuhi

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar, menilai SE Menaker ini sifatnya imbauan, bukan regulasi yang wajib dipatuhi Gubernur. UU No.13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu menegaskan yang memiliki hak prerogatif untuk menetapkan upah minimum adalah Gubernur.

“Sehingga bisa saja gubernur menetapkan upah minimum tidak mengikuti edaran itu. Ini bukan hal baru karena setiap kenaikan upah minimum ada gubernur yang menetapkan upah minimum tidak sesuai dengan imbauan Menaker,” kata dia.

Timboel melihat permintaan Menaker untuk tidak menaikkan upah minimum 2021 didasari oleh perhitungan 64 item kebutuhan hidup layak (KHL). Tapi ketika menghitung KHL itu, kualitas setiap item diturunkan sehingga ketika dijumlah berdasarkan data BPS hasilnya tidak mengalami kenaikan. Cara ini menurut Timboel tidak tepat dan tidak obyektif jika melihat kondisi riil masyarakat.

“Saya menilai hal tersebut dilakukan pemerintah hanya untuk mencapai target yaitu tidak ada kenaikan upah minimum tahun 2021. Ini tidak fair,” tegasnya.

Mengacu data BPS dari Januari-Agustus 2020, tingkat inflasi mencapai 0,93 persen. Sementara tingkat inflasi dari tahun ke tahun (yoy) dari Agustus 2019 ke Agustus 2020 sebesar 1,32 persen. Data ini harusnya dapat digunakan Gubernur untuk mempertimbangkan kenaikan upah minimum tahun 2021 walaupun hanya berkisar inflasi sekitar 1,5-2 persen.

Menurut Timboel, kenaikan upah minimum akan berdampak positif karena daya beli buruh tidak tergerus inflasi, sehingga buruh dan keluarganya bisa mempertahankan tingkat konsumsi. “Dengan tingkat konsumsi yang tidak turun tentunya akan mendukung tingkat konsumsi agregat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Konsumsi agregat mendukung 55–60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info